BINTAN - Hanafi Ekra Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri yang juga merupakan Anggota Komisi IV berharap Dinas Pendidikan dan BKPSDM menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara terkait amburadulnya seleksi PPPK yang diikuti oleh Guru Honorer yang mengabdi sekian lama di pulau-pulau maupun yang
BINTAN - Hanafi Ekra Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kepri meminta Pemprov Kepri untuk memperhatikan nasib guru honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diharapkan, seluruh guru honorer yang mengabdi sekian lama
BINTAN - Hanafi Ekra Anggota Komisi IV DPRD Kepri yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri berharap wacana atau rencana Pemprov Kepri untuk membuka kelas tatap muka tidak plin-plan atau maju mundur lagi. Aktivitas pembelajaran tatap muka (PTM) siswa-siswi di Kepulauan Riau direncanakan dimulai 1 Oktober
BINTAN - Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau Hanafi Ekra yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kepulauan Riau atas turunnya jumlah angka penderita Covid 19 bahkan hampir setara dengan Jakarta yang juga sedang menurun trend kasus
BINTAN - Anggota Komisi IV DPRD Kepri Hanafi Ekra yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri berharap dinas pendidikan dan satgas covid memantau pelajar setelah di vaksin terkait reaksi atau dampak ikutan atau istilah medisnya disebut Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Hal ini diutarakannya
BINTAN - Hanafi Ekra Anggota DPRD Kepulauan Riau yang terpilih dari Dapil Bintan-Lingga sangat menyayangkan iklan dilelangnya Pulau Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, persoalan ini adalah persoalan marwah masyarakat Melayu, Kepulauan Riau dan secara nasional menjadi persoalan
BINTAN - Anggota DPRD Kepri Komisi IV Hanafi Ekra yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri berharap sekolah SD dan SMP yang ada di kabupaten dan kota di Kepri tetap melakukan PTM dan terus dipantau dan dievaluasi. Dia menyesalkan juga buruknya koordinasi pemerintahan dimana sekolah tatap muka terbatas
BINTAN - Suryani Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Kepulauan Riau terus memantau keenam nasib nelayan Bintan, Kepulauan Riau yang sempat ditahan dan diberitakan berbagai media lokal dan nasional beberapa waktu silam. "Pagi ini,baru saja saya, Bapak Riyono Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan dan
BINTAN - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri Hanafi Ekra mengapresiasi pembentukan OPD Badan Pengelolaan Perbatasan yang telah ditetapkan dalam Perda SOTK beberapa waktu yang lalu. Politisi PKS yang terpilih dari Dapil Bintan dan Lingga ini menitipkan nasib nelayan perbatasan ke Badan Pengelolaan
BINTAN - Hampir 6 bulan sudah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bintan, saat ini Robi Kurniawan sebagai pasangan dari Apri Sujadi berjanji menunaikan janji-janji waktu kampanye lalu meskipun tanpa bupati Apri Sujadi saat ini. Adapun janji-janji kampanye lalu yang sangat dinanti masyarakat adalah
BINTAN - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri yang juga merupakan Anggota Komisi IV Hanafi Ekra mendukung langkah Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk membuka sekolah tatap muka terbatas tingaktan SMA/SMK se derajat. Hal ini dikatakannya selain aturan PPKM level 3 juga menyiratkan untuk sekolah tatap muka terbatas
BINTAN - Komunikasi dengan Kemenlu terus dilakukan oleh PKS agar nelayan Bintan yang ditangkap aparat Malaysia bisa segera dibebaskan dan bertemu keluarga. PKS Kepulauan Riau melalui Anggota DPRD Kepulauan Riau Dapil Bintan Lingga Hanafi Ekra juga terus mendampingi secara psikologis agar keluarga tetap tenang
BINTAN - Gerakan Jum’at Sedekah Bersama “Dapur Berkah Berbagi Bersama” ini lahir dari inisiatif masyarakat yang memikirkan bagaimana para lansia, yatim piatu dan kaum difabel dapat merasakan makanan yang layak dan sehat pada tiap jum’atnya, berbekal dari niat baik ini, maka
BINTAN - Anggota Komisi IV DPRD Kepri Hanafi Ekra meminta Gubernur Ansar Ahmad dan berharap kepala daerah lainnya yang menetapkan tidak dibayarnya tunjangan ASN dan menghentikan layanan administrasi untuk mencabut point penundaan pembayaran tunjagan bagi ASN yang tidak ingin mau di vaksin. Dia berharap
BINTAN - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri Hanafi Ekra berharap Satgas Covid di kabupaten dan kota bahkan provinsi di Kepulauan Riau membuat layanan aduan efek samping pasca vaksin. Menurutnya, hal ini sebagaimana amanah Perpres No 14 Tahun 2021 bahwa negara siap bertanggungjawab terkait biaya perawatan
