DPRD Minta Gubernur Perjuangkan Gas Masuk ke Kepri
BATAM - Gubernur Kepri HM Sani diminta memperjuangkan bagi hasil gas dalam tidak hanya dana bagi hasil, tapi dalam bentuk produk gasnya.
“Sudah saatnya Gubernur Kepri tidak lagi berorientasi kepada dana bagi hasil, tapi dalam bentuk DMO (domestic marketing oblihation),” kata Surya MAkmur Nasution, Anggota DPRD Kepri ketika rapat dengar pendapat dengan PT PLN Batam dan Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral di Graha Kepri Batam, pekan lalu.
Menurut Surya, perjuangan untuk memperoleh DMO pada masa akan datang akan berdampak kepada terpenuhinya kebutuhan gas bagi warga Kepri. Bahkan, melalui DMO tersebut, daerah kabupaten kota akan memperoleh pasokan listrik yang cukup.
“Melalui DMO gas untuk daerah akan terpenuhi, bahkan malah bisa menjualnya ke luar Kepri. Ini sangat menjanjikan dan menguntungkan,” ujar Nasution yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.Jika Kepri hanya bertumpu kepada DBH, jelas Nasution, itu tak dapat memberi jaminan akan mudahnya warga memperoleh gas dengan harga terjangkau.
”Lihat saja DBH tahun 2015 ini yang kini mengalami penurunan dari 4 triliun menjadi 2,8 triliun, sangat mengganggu program yang sudah direncanakan. Bayangkan, kini Kepri kehilangan 351 miliar dari 800 miliar,” ujarnya.Di sisi lain, PT PLN Batam, sebagaiman dijelaskan Adrian, Direktur Bisnis PLN Batam, dampak dari menguatnya dollar AS atas rupiah membuar harga beli gas kepada PGN meningkat drastis. (SB)
Per bulan sampai Rp 9 miliar dengan kurs dollar Rp 13.000 dari semula Rp 10.500 per dollar,” katanya.Menurut Adrian, pihak PLN dalam membeli gas dengan kontrak pembayaran dollar AS. Itu terjadi karena pihak pemasok gas dalam berinvetasi dengan hitungan dollar.Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kepri, Rahminudin mengatakan, pihak PLN Batam jangan dulu menaikan tarif atas meningkatnya nilai kurs dollar. “Kita akan bicarakan dulu kepada Pak Gubernur,” ungkapnya.
