Jangan Ada Konflik di Pilkada

Indonesia menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Salah satu perwujudan dari digunakannya sistem demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut dengan Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pilkada secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Latar belakang diadakannya pilkada yaitu merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, kepala desa telah dilakukan secara langsung. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

            Olehsebabitujangnasampaipemilhansecaralangsunginimenjadisaranapermusuhanantara actor politikdanrakyatmasyarakatataupunpemusuhan yang lainnya, sehinggamenimbulkankonflik di dalamsuatudaerahataudidalammasyarakatitusendiri.Tingkat pendidikan juga sangatmenentukan sukses apa tidaknya pemihan kepala daerah secara langsun, tidak dapat di pungkiri salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat di saat pemilihan kepaladaerah adalah tingkat pendidikan masayarakat yang masi rendah.

Robert Dahl (1993) menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu dapat digambarkan dengan dua dimensi politik yaitu: seberapa tinggi kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan, dan seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Demokrasi, bukan hanya menghitung partisipasi masyarakat. Tetapi, secara substansial, yang penting adalah kualitas partisipasi dalam menentukan pejabat pemerintah di tingkat lokal. Semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan semakin baik pula, Begitujugasebaliknya.

Dalam pemilhan langsung yang dilakukan oleh masyarakat kemungkinan besar akan menghasilkan pemimpin yang pantas dan mampu untuk memipin daerahnya, akan tetapi dilihat dari tradisi yang berlaku di daerah maupun di pusat cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang mapu dan berkualitas sangat jauh dari harapan. Dikarnakan peroses yang di lakukan elit politi yeng sering kali melakukan kecurang, kebohongan publik dan yang menjadi korban adalah masyarakatnya sehingga terjadi selisih paham yang akan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Potensikonflik di dalalmpolitikdaerahsanagatmudahterjadi, kurangnyasosialisasidanlemahnyapendidikanpolitikterhadapmasyaraksalahsatupaktorterjadinyakonflikdalammasyarakat.Agar tidak terjadi konflik di antara masyarakat ataupun di kalangan elit politik itu sendiri, rasa percaya dengan orang lain sangat dibutuhkan maka akan mampu menjalin kerja sama dengan baik untuk kepentingan bersama dan membangun bangsa ini. guna menghindari konflik pilkada dalam dunia politik dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik dan kematangan para tokohnya. Selain itu, mesti ada kesepakatan awal bagi para calon untuk siap menang dan kalah –selain deklarasi damai–sehingga pemenang dengan perolehan suara berapa pun harus diterima.

Penyelenggaraan pemilukada adalah sebuah konsekuensi dari proses demokratisasi. Pemilukada merupakan sarana partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Pemilukada juga bertujuan mencari pemimpin pemerintahan pada sebuah wilayah, yang mendukung kepentingan masyarakat setempat