Pengelolaan Manajemen Pembangunan di Kabupaten Anambas
TAREMPA merupakan ibukota kabupaten anambas, yg di mana juga sebagai pusat perbelanjaan masyarakat di kecamatan-kecamatan sekitar nya. Seperti kecamatan siantan tengah, siantan timur, palmatak dan kecamatan lainya. Sebagian besar dari masyarakat kabupaten anambas adalah suku melayu. namun di anambas juga terdapat suku-suku lainya seperti suku tionghoa, suku batak, suku dayak dan lain sebagai nya. Hal ini terjadi karna pengaruh lapangan kerja dan akhirnya menetap di anambas.
Beberapa pengelolaan pembangunan di kabupaten kepulauan anambas yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, sepeti :
Water Front City (WFC). Pemerintahan Anambas saat ini juga sedang melakukan perkembangan dan pembangunan-pembangunan untuk kemajuan kabupaten anambas. Namun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Anambas mengharapkan pembangunan mega proyek Water Front City (WFC) Tahap II selesai pada awal tahun 2015. Sehingga sampai pada saat ini proyek ini juga belum slesai, bagai mana dengan cita-cita masyarakat Kepulauan Anambas ingin memiliki tempat rekreasi di pinggir laut bisa terwujud secepatnya, dan selain untuk lokasi tempat rekreasi masyarakat Anambas, juga untuk memenuhi kebutuhan keperluasan Puskesmas Tarempa yang rencanannya akan dijadikan RSUD Kabupaten Kepulauan Anambas di daerah itu. Namun dalam hal ini Dinas PU sudah menyediakan anggaran sekitar Rp9,5 miliar untuk melanjutkan pembangunan WFC. Tahap brikit nantinya termasuk penimbunan 11.000 kubik pasir dan pembautan batu miring di sepanjang sisi darat.
Sebuah pembangunan Bandar. Gubernur Kepri H Muhammad Sani mengatakan rencana pembangunan bandara komersil di Pulau Letung tersebut sudah disampaikan secara langsung oleh Bupati Anambas, Tengku Mukhatruddin ke pihaknya. Dan itu menjadi skala priorotas. Mengingat selain bisa mengembangan kesejahteraan masyarakat di Anambas sendiri, juga bisa meningkatkan beberap sektor perekonomoan dan pariwisata di KKA. "Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri membantu proses percepatan pembangunan tersebut, dengan mengucurkan dana sebesar Rp3 Miliar di tahun 2013. Dan tentunya akan ditambah dana lainnya dari pemerintah daerah dan pemeriintah pusat," namun anggaran yang disusun tidak mencukupi untuk dilaksanakan pekerjaan pada tahun anggaran 2014. DED pembangunan Bandara Letung itu disusun oleh Pemkab Anambas. Perubahan DED itu sudah ditegaskan gubernur, agar diselesaikan cepat. Sehingga, pagu anggaran bisa dialokasikan pada anggaran 2015 ini. Artinya, pembangunan sudah bisa dimulai tahun 2015 dengan target penyelesaian tahun 2017 mendatang, Pemprov Kepri tidak mengalokasikan dana sebesar Rp 16 miliar, untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2014.
Menurut Naharuddin, pembangunan runway (landasan) Bandara Letung disediakan dari APBN. Sedangkan untuk jalan, pembebasan lahan dan beberapa bangunan serta fasilitas gedung Bandara Letung akan dianggarkan oleh Pemprov Kepri bersama Pemkab Anambas. Berdasarkan DED yang disusun awal, dana yang disediakan pemerintah sekitar Rp 72 miliar. Sedangkan, untuk alokasi dana APBN, pemerintah pusat yang menyediakannya. Untuk alokasi dana APBN itu, dikucurkan setelah DED selesai.
"Intinya, sinkronisasi rencana kerja pemerintah menjadi penting. mengingat usulan dari masing-masing daerah berdasarkan kebutuhan dan program unggulan serta kerjasama dan koordinasi pembangunan menjadi harapan menuju pembangunan di berbagai bidang,".
