KKP Melalui BPSDMP KP Tugaskan 148 Penyuluh Dari 15 Lokasi Pulau Terdepan

MAKASSAR. KKP melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) pada tahun 2016 menugaskan 148 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) pendamping pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan di 15 lokasi, seperti disampaikan Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto, saat memberikan arahan kepada 148 PPB, Jumat (24/06/2016), di Makassar.

Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yanh memprioritaskan pembangunan di 15 lokasi di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 
Pudjiastuti mengatakan, pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis wilayah pesisir ini dilakukan dengan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas tinggi.

Kelima belas lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Susi berharap, upaya ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendampingan lapangan bagi masyarakat di masing-masing lokasi untuk mengawal pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta mendampingi program prioritas KKP.

Upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya di pulau-pulau terdepan dan ikut mewujudkan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, terutama pada poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Ada rasa senang dan bangga, saat bekerja keras mengawal dan mendampingi pembangunan kelautan dan perikanan dan program prioritas KKP di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan.

Merekalah pahlawan di bagian terdepan dari wilayah NKRI ini, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pelosok.

Rasa lelah tak terasa saat masyarakat memperoleh manfaatnya niat ikhlas 
untuk ibadah selalu mereka genggam. 
Salah satunya, Wayani, penyuluh di Kabupaten Merauke, mengaku bangga dan senang dapat melakukan pendampingan bagi 27 kelompok masyarakat di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini tersebut. "Awalnya saya kerja serabutan, lalu jadi penyuluh dan saya sangat bangga.

Kami turun ke lapangan mengunjungi masyarakat, menanyakan kendalanya, mencarikan jalan keluarnya, mengatur kelompok dalam menjalankan usaha kelautan dan perikanan, kami juga 
mengawal bantuan dari KKP untuk masyarakat, dari mulai bantuan itu diterima, dipergunakan, diproduksi, hingga dipasarkan," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kendala, ia menjawab, "Untuk kendala tidak ada, hanya jarak saja ada yang harus menjangkau daerah yang sangat jauh. Untuk penyampaian materi, masyarakat sangat welcome sama kita.

Saya senang bertemu langsung dengan masyarakat, dengan bahasa yang santai, 
tidak perlu kaku, bisa diterima dan diserap masyarakat, saya sangat bangga karena bisa membantu masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, walaupun bukan masyarakat daerah saya."

Wayani berharap pulau-pulau terdepan dan daerah perbatasan tetap menjadi prioritas KKP. "Begitu banyak hasil dari laut, khususnya di Papua, butuh orang-orang yang dapat memantau dan membinanya, ayo kami himbau ke masyarakat, jangan hanya ambil dari laut saja, tapi banyak yang bisa kita kembangkan lagi," tambahnya.

Demikian juga dengan Jumaris, penyuluh di Kabupaten Simeulue, merasa bersyukur dapat menjadi penyuluh. Sebelum menjadi PPB, dirinya pernah menjadi penyuluh perikanan pendamping Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP), salah satu program prioritas KKP beberapa waktu lalu. "Jadi 
penyuluh itu luar biasa. Kita berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Sistem kerja Senin hingga Kamis full di lapangan di wilayah kerja masing-masing. Khusus hari Jumat, kami berkumpul untuk berkoordinasi melaporkan kegiatan selama hari Senin hingga Kamis dengan penyuluh-penyuluh Iainnya serta dengan Dinas (Kelautan dan Perikanan) agar kegiatan dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Salah satu program yang ia dampingi antara Iain penumbuhan koperasi nelayan. "Penumbuhan koperasi nelayan cukup sukses. Hampir semua kecamatan di Simeulue sudah ada koperasinya, tinggal melengkapi tahapan-tahapan yang masih kurang, seperti nomor induk koperasi.

Saat ini kebijakan KKP, bantuan diarahkan ke koperasi berbadan hukum dan koperasi berbasis bisnis, supaya ada pertanggung jawabannya. Kalau dulu bantuan cukup diserahkan ke kelompok, sekarang harus melalui koperasi dan sedang kita tumbuhkan," jelasnya.

Selain itu, Jumaris yang juga mendampingi program kartu nelayan. "Selain kartu identitas, kartu nelayan juga berfungsi sebagai asuransi.

Kami lakukan sosialisasi dan pendataan, berdasarkan usulan Kades, lalu kami memverifikasinya. Dalam hal ini, kami berkoordinasi dengan Camat, Panglima Laot (Pemimpin Persekutuan Adat Pengelola Hukum Laut di Aceh), dan Posal (Pos TNI AL)," tambahnya.

Aktivitas Iainnya adalah membantu kegiatan yang dilaksanakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (SKPT). "Kami bekerja sama, bahu-membahu, hingga ke wilayah terpencil bersama-sama kesana untuk mengembangkan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.

Penyuluh perikanan berperan dalam memajukan ekonomi kelautan dan perikanan yang semua harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan sebagainya.

Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai garda terdepan pada kegiatan kami lalu kami laporkan baik di daerah maupun di pusat, dan saya juga aktif memberitakan kegiatan ini di web pusat," tambahnya.

Rifky berharap, para penyuluh perikanan tersebut dapat menjadi agent of change sebagai perikanan tombak pembangunan kelautan dan perikanan demi pengelolaan sumberdaya kelautan dan metodologi yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat. "Kembangkan utama dan penyuluhan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan perekonomian para pelaku memposisikan usaha.