Bupati Anambas Sampaikan 3 Ranperda

Diterbitkan oleh Saiful pada Kamis, 1 April 2021 07:06 WIB dengan kategori Anambas Headline dan sudah 355 kali ditampilkan

 

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Pleno DPRD di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Tarempa (31/03/2021}.

Ada tiga Ranperda yang disampaikan oleh Bupati pada pleno tersebut. 

  1. Ranperda tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/ atau investor, 
  2. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah, 
  3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar dalam pidato awalnya menyampaikan, “Berpedoman peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota.

Dituangkan dalam Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyimpulkan bahwa rancangan perda kepala daerah terlebih dahulu disampaikan rapat paripurna dalam pembicaraan tingkat pertama. Penjelasan dari kepala daerah dalam rapat paripurna, pandangan fraksi terhadap rancangan perda, tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi”

Selanjutnya  Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, menyampaikan dan memaparkan tiga ranperda, yang pertama, merupakan amanat pemerintah nomor 24 tahun 2019. Tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi didaerah.
"Amanah dari PP tersebut mengisyaratkan pemerintah daerah untuk memperhatikan prinsip - prinsip dalam pemodalan," ucapnya.

Memberikan konstribusi peningkatan penambahan masyarakat, penyerapan tenaga lokal, penggunakan sebagian besar sumber daya lokal. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan peningkatan produk domestik regional bruto.
Kemudian berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, melakukan teknologi dan industri, melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan inovasi. Dan bermitra dengan usaha mikro kecil, menegah koperasi   atau industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.
Yang  kedua, ranperda tentang perubahan atas peraturan peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang desa.

Peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang desa telah diundangkan semenjak Agustus 2016. Namun dengan dinamika perubahan regulasi ditingkat nasional yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam mekanisme Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka mencapai tujuan desa yang kuat, maju mandiri serta menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Ranperda yang ketiga, perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya lebijakan dan program visi dan misi kepala daerah yang terpilih.
Memiliki cakupan yang luas sehingga akan sulit tercapai jika tidak dilakukan penerjemahan kedalam program - program yang lebih rinci kemudian dapat di operasionalkan selain mengakomodir rencana kinerja kepala daerah terpilih. 

Perangkat daerah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai layanan yang sudah diamanatkan oleh undang - undang.

Rapat Pleno Penyampaian Ranperda tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen Ranperda oleh Bupati, Abdu Haris kepada Ketua DPRD, Hasnidar. (paklong)