Sosialisasi Kartu Fasilitas Dianggap Minim

Diterbitkan oleh pada Jumat, 13 November 2009 00:00 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 1.124 kali ditampilkan

"TANJUNGPINANG -Program kartu fasilitas yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum mendapatkan respon dari masyarakat. Cukup banyak masyarakat yang belum tahu dengan program kartu fasilitas ini."
TANJUNGPINANG -Program kartu fasilitas yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum mendapatkan respon dari masyarakat. Cukup banyak masyarakat yang belum tahu dengan program kartu fasilitas ini.

Program yang merupakan produk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang membangun kerjasama intensif dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, POLDA melalui MOU yang telah berjalan dengan Mabes Polri, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Ujicoba Sistem Informasi Manajemen Pengaturan & Pengawasan Volume Penggunaan BBM (SIMTURWASVOL) di sector transportasi darat.

Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk Pelacakan identitas dan pergerakan Kendaraan Bermotor guna membantu Kepolisian Daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan serta penegakan prosedur dalam penanganan kendaraan bermotor dan beberapa manfaat lainnya.

Taufik Nugraha, penduduk kota Batam mengungkapkan tidak tahu dengan program ini. "Saya tidak tahu mas," katanya kepada terkininews.

Sementara itu, Ramli Muasmara, seorang guru sekolah dasar di Tanjungpinang ketika diwawancarai terkininews juga mengaku belum tahu. "Saya justru tahu dari Anda," katanya kepada terkininews.

Rasa keingintahuan masyarakat terhadap program ini harus diimbangkan dengan sosialisasi yang gencar.