Stop Money Politics

Money politics atau politik uang kerap mewarnai dan menodai wajah demokrasi di Indonesia selalu saja muncul oknum yang melakukan praktek politik seperti ini. Demokrasi adalah kemenangan bagi sebagian orang.
Money politics atau politik uang kerap mewarnai dan menodai wajah demokrasi di Indonesia selalu saja muncul oknum yang melakukan praktek politik seperti ini. Demokrasi adalah kemenangan bagi sebagian orang. Kini banyak Negara menjadikan demokrasi menjadi trend dan imam bagi warga yang menganutnya. Bagi mereka demokrasi bukan lagi proses menuju, bagi mereka demokrasi sudah menjadi tujuan. Berbagai hak dan aspirasi rakyat diunggul-unggulkan dalam hal ini, sehingga kekuasaan tertinggipun berada di tangan rakyat.

Demokrasi yang mempunyai yang menjunjung kedaulatan rakyat ini, mempunyai sistem yang sangat terbuka bagi warganya. Suatu system dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, melahirkan proses baru dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan jebolan demokrasi yang menggembirakan bagi masyarakat yang sering disebut Pilkada Langsung. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah mulai dari WaliKota, Bupati hingga Gubernur.

Keterlibatan warga dalam Pemilu Kada tentunya merupakan kontribus dalam pembangunan politik di suatu daerah dengan asusumsi bahwa mereka yang dipilih merupakan perwakilan dari mereka yang memilih. Oleh karena itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh masyarakat diharapkan dapat terwujud apabila mereka memilih calon kepala daerah yang memang memprogramkan kesejahteraan masyarakat, bukan yang lainnya.

Sejak sistem pemilihan langsung atau tidak, kendati sulit dibuktikan, baik pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah selalu menyiratkan aksi politik uang. Pada orde reformasi, isu aksi politik uang yang lebih akrab dikenal dengan money politics ini semakin santer bahwa calon selain harus berstrategi politik uang ke