Menanti Stabilisasi Pemerintahan di Kepri
Hampir tiga bulan masyarakat Kepulauan Riau menunggu Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah nonaktif dari jabatannya karena diduga terlibat kasus pengadaan mobil Damkar di lingkungan OB.
Hampir tiga bulan masyarakat Kepulauan Riau menunggu Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah nonaktif dari jabatannya karena diduga terlibat kasus pengadaan mobil Damkar di lingkungan OB. Sejak diusulkannya penghentian sementara pada 6 April 2010 baru sekarang, sesuai dengan surat yang dikeluarkan Mendagri Nomor X.121.21/61/Sj tertanggal 17 Mei 2010 dia dinonaktifkan.
Kendati demikian, pada kesempatan kali ini penulis tidak akan menceritakan dan memaparkan secara panjang lebar terkait mengapa begitu lama surat tersebut dikeluarkan.
Yang jelas, selama tiga bulan tersebut ada beberapa fenomena menarik khususnya masalah pemerintahan di Kepulauan Riau. Bayangkan, selama tiga bulan Kepri di pimpin dari LP Cipinang dan secara tidak langssung hal ini telah berefek pada tidak stabilnya atau stagnisasi pemerintahan di Kepulauan Riau. Jika pembangunan fisik terus berjalan itu wajar, tetapi terjadi dikotomi antar SKPD ditambah lagi dengan bumbu birokrasi yang tak netral pada Pemilu Kada Kepulauan Riau pada 26 Mei 2010 yang lalu.
Indikasi tidak stabilnya pemerintahan di Kepulauan Riau sebenarnya telah lama tercium sejak ditetapkannya Ismeth Abdullah sebagai tersangka kasus pengadaan mobil Damkar pada 7 Desember 2009 yang lalu oleh Tumpak Pangabean Ketua KPK. Kepulauan Riau saat itu, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Apa sebab? Sebabnya sebenarnya tidak hanya karena Ismeth Abdullah (IA) dibui, tapi faktor lain juga mempengaruhi tingkat stabilitas pemerintahan di Kepulauan Riau.
Pasca ditetapkannya IA jadi tersangka, Kepulauan Riau kehilangan nakhoda pemerintahannya. Mengapa? Bagaimana tidak, Wagubkepri H. M. Sani yang diharapkan saat itu untuk memegang kendali pemerintahan seperti
