Jangan Jadikan Dompak Mainan Politik

Diterbitkan oleh Redaksi pada Sabtu, 7 Agustus 2010 00:00 WIB dengan kategori Kepri Terkini dan sudah 908 kali ditampilkan

TANJUNGPINANG -Belum selesainya pembangunan pusat pemerintahan Dompak menjadi PR besar bagi Cagubkepri dan Cawagubkepri, Dua HMS pada masa lima tahun kepemimpinannya setelah pelantikan yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Agustus nanti.
TANJUNGPINANG -Belum selesainya pembangunan pusat pemerintahan Dompak menjadi PR besar bagi Cagubkepri dan Cawagubkepri, Dua HMS pada masa lima tahun kepemimpinannya setelah pelantikan yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Agustus nanti. Jangan sampai masalah Dompak menjadi mainan politik.

Itulah hal yang diungkap dalam Debat Publik yang diselenggarakan RRI Tanjungpinang Jumat (06/08/10) dengan topik dampak pembangunan dompak yang menghadirkan dua pembicara yaitu GM-BP3KR Basyarudin Idris dan Presidium Jaringan Jurnalis Sekolah dan Kampus (J2SK) Gurindam, Raja Dachroni.

Menurut Basyarudin Idris, apapun yang terjadi dia tetap mendukung pembangunan Dompak karena memang saat ini yang diperlukan adalah pusat pemerintahan yang memadai.

"Kendati kita menemukan cukup banyak masalah dalam Dompak ini saya tetap meminta pembangunan ini dilanjutkan," kata Basyarudin Idris.

Di tempat yang sama, Presidium Jaringan Jurnalis Sekolah dan Kampus (J2SK) Gurindam Raja Dachroni meminta segala macam persoalan yang hingga saat ini belum selesai seperti masalah AMDAL dan penegasan regulasi juga perlu ditata kembali agar masalah Dompak tidak dijadikan mainan politik di kemudian harinya.

"Saat ini, kita mengetahui secara politis, Dua HMS adalah pasangan yang tidak didukung oleh parpol pemenang Pemilu Legislatif di daerah. Nah, ini artinya Dua HMS harus bisa menjalankan komunikasi politik yang baik di DPRD Kepri nantinya, jangan sampai masalah Dompak dijadikan mainan politik," kata Dachroni bersemangat.

Itulah sebabnya, dia menyarankan agar Dua HMS bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pembangunan di Dompak lalu bisa mengkomunikasikan masalah ini ke DPRD, sehingga pembangunan Dompak tidak tertunda dan dilalui dengan proses yang benar pula.