Demokrasi dan Kepemimpinan Amanah

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia dan umat Islam, persoalan kepemimpinan adalah proses yang menentukan kebaikan dan keburukan.

Hal ini tidak terlepaskan dari pandangan bahwa pemimpin akan mempengaruhi orang yang dipimpinnya sebagaimana makna dasar kepemimpinan yakni pengaruh Jika pemimpin mampu memainkan fungsi kebijakan dan kewenangannya dengan baik, maka kita percaya rakyat Indonesia akan mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan dan kemajuan. Sebalik pemimpin yang memimpin dengan buruk akan membawa Indonesia menuju jurang kehancuran, kemiskinan, kesenjangan sosial dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam Islam, dimana penunjukkan seorang pemimpin dinilai sebagai salah satu tugas agama yang besar. Agama tidak akan pernah tegak tanpa keberadaan seorang pemimpin. Sebab pemimpin bertugas mengatur kehidupan sosial, sehingga keteraturan kehidupan sosial ditentukan bagaimana kapasitas dan kualitas seorang pemimpin dalam mengarahkan masyarakatnya, apakah menuju kebaikan atau keburukan.

Dalam penjelasan lainnya, Imam Ghazali menerangkan, “Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah kembaran, dimana agama adalah tiang sedangkan penguasa adalah penjaganya. Bangunan tanpa tiang akan roboh dan apa yang tak dijaga akan hilang. Keteraturan dan kedisplinan tak akan terwujud kecuali dengan keberadaan penguasa”(Attabiq Luthfi: 2007)

Memperbincangkan Kepemimpinan Baru

            Tahun politik 2014 dianggap sudah berakhir ketika secara resmi rakyat Indonesia memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2014-2019. Hasil ini dipastikan setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenagkan pasangan ini mendapatkan dukungan dari Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari berbagai dugaan kecurangan, intrik politik dan pergerakan negatif selama kampanye, realitasnya Jokowi-JK sebentar lagi akan mendapatkan mandat resmi dari rakyat. Maka sudah sepantasnya setiap rakyat Indonesia baik pendukung pasangan yang menang maupun kalah menghormati dan lapang dada menerima keputusan tersebut.

            Meski mendapatkan mandat dari pesta demokrasi yang baru saja usai, pasangan ini sudah harus mengalami banyak keputusan dilematis. Dalam pandangan penulis, ada tiga dilema yang akan dihadapi kepemimpinan baru. Pertama, kegagalan mempertahankan janji tak ada transaksi dagang sapi dalam duet politik yang diusung PDIP, sebagian kader Golkar, Hanura, PKPI dan PKB ini. Setelah resmi terpilih, Jokowi faktanya mencederai janjinya karena tetap akan mengakomodir kader parpol pengusungnya dalam kabinet yang akan dibentuknya. Janji membentuk kabinet profesional dan berbasis kinerja terancam batal disebabkan adanya hutang politik Jokowi kepada partai pengusungnya dengan memberikan jabatan strategis kepada kader di partai pengusungnya.

            Kedua, adanya keinginan Jokowi-JK menaikkan harga BBM subsidi dengan alasan berbagai dalih dan perhitungan ekonomi. Kondisi itu justru berbalik kepada sikap partainya selama ini yang menolak keras kenaikan harga BBM dengan alasan apapun. Bahkan ketika pemerintahan SBY-Boediono pernah berkeinginan menaikkan BBM, PDIP berulang kali menolak keras dan menyodorkan proposal kepada pemerintah mengenai solusi agar BBM tidak jadi dinaikkan. Ketika nanti Jokowi-JK menaikkan harga BBM subsidi apapun alasannya, tentu kepercayaan rakyat tergadaikan dan pemerintahannya selama lima tahun layak mendapatkan stempel sebagai kepemimpinan yang tak amanah.

            Ketiga, pada dasarnya presiden adalah sosok pemimpin yang mendapatkan kesempatan luas mengendalikan dan menahkodai perjalanan suatu negara. Maka menjadi sebuah ironi, ketika Jokowi dalam memimpin perahu bernama Indonesia masih disetir oleh Megawati. Hal ini menyusul sikap dan pernyataan Megawati yang menegaskan Jokowi adalah pekerja partai, yang bertindak atas intruksi partainya. Melihat itu, rakyat pun dapat bertanya sampai sejauhmana nilai independensi Jokowi dalam mengambil dan merumuskan kebijakan strategis baik persoalan penyusunan kabinet, pengaturan ekonomi di masyarakat dan perumusan kebijakn strategis dalam serta luar negeri.

            Apalagi patut disadari, Jokowi tetap harus memikul tugas berat agar kebijakannya dapat lolos oleh terkaman parlemen yang dikuasai koalisi merah putih. Jokowi harus mengingat, berlindung di balik kepemimpinan Mega tak selamanya dapat menguntungkan dirinya. Dalam tiga kali isu strategis seperti pemilihan pimpinan DPR, UU MD3 dan pengambilan keputusan UU Pilkada, Megawati selaku pemimpin PDIP gagal menjinakkan parlemen. Kegagalan itu tentu menjadi sebuah peringatan penting, Jokowi harus bekerja untuk kepentingan rakyat yang sudah memberikan amanah kepada dirinya, bukan bekerja kepada partai dan Megawati semata.

            Sebagai seorang muslim, tentunya Jokowi bersama Jusuf Kalla menyadari tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah melayani rakyat. Keduanya menjalankan sebuah tanggung jawab dunia dan akhirat, setitik kesalahan keduanya akan mendapatkan balasan dari rakyat yang memilihnya dan Allah SWT. Kesadaran itu perlu dibangun sejak dini agar kepemimpinan baru nanti benar-benar mampu diandalkan memimpin bangsa ini, sosok pemimpin yang mampu menerangi bangsa dengan gagasan dan kebijakannya yang solutif. Bukan sosok pemimpin yang mudah menggadaikan aset bangsa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya semata.

Inggar Saputra

Mahasiswa Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia