Moratorium Seleksi CPNS Diminta Tidak Berlaku Umum

JAKARTA - Kebijakan moratorium CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak berlaku umum di seluruh Indonesia karena banyak daerah dengan jumlah pegawai yang minim, kata pengamat kebijakan publik Frans Bapa Tokan.

"Karenannya, sangatlah tidak bijak, jika pemberlakuan penghentian itu diterapkan untuk seluruh wilayah di negera kepulauan tercinta ini," katanya di Kupang, Senin. Menurut dia, masih banyak daerah, khusunya kabupaten/kota yang baru berdiri menjadi daerah otonomi baru, membutuhkan aparatur untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

Alumnus UGM Yogyakarta itu, mengatakan penerapan moratorium penerimaan CPNS secara umum di seluruh Indonesia akan membawa dampak baru, berupa kesenjangan dan masalah sosial dalam masyarakat. Masalah baru bagi daerah, kata Frans, karena akan terjadi ketimpangan pelayanan aparatur di daerah dalam melayani masyarakat. Hal itu, katanya, terjadi karena minimnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan di daerah itu.

"Dengan demikian kondisinya, maka akan menghambat tujuan pembentukan daerah baru, yaitu pendekatan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya. (Republika).