Media dan Reproduksi Citra Politik

Media dan politik, kesamaan utama dari keduanya ialah saling berhubungan dengan orang banyak. Kedua ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam ranah kerjanya, Politik berurusan dengan ideologi, dan topik yang dibahas tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Sementara media adalah jembatan antara topik yang dibahas dengan rakyat.

Secara teoritis, keduanya bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Namun demikian, permasalahannya adalah, sejauh apa media bisa bertindak adil atas berbagai kepentingan yang dimediasinya? Ada begitu banyak kepentingan yang terjadi, dan bagaimana media massa menempatkannya secara proporsional? Apa yang menyebabkan sebuah kegiatan politik dari golongan tertentu lebih dikedepankan ketimbang kepentingan politik lain dari golongan yang lain juga?

Jawabannya terkadang tak begitu jelas. Dan belum ada Undang-Undang yang tertuang untuk itu. Belum ada aturan yang mengkriteriakan bahwa seseorang harus mendapat sekian kalimat untuk dimuat di media cetak, berapa menit di televisi, dan harus mendapat intonasi yang sama dari pewawancara dalam media televisi.

Lebih dari itu, masalahnya bukan hanya terletak pada bagaimana bertindak adil, tetapi juga bagaimana gemuruh aktivitas politik itu bisa selaras dengan empat fungsi media massa, yakni memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan kontrol sosial.

Dalam menghadapi dunia politik, media massa tak jarang menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di satu sisi, media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa, atau pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika politik praktis yang terpatri pada spektakuler, sensasional, dan manipulatif.

Media memerlukan politik sebagai makanan yang sehat. Politik juga memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.

Dunia politik sadar bahwa tanpa kehadiran media, aksi politiknya menjadi tak berarti apa-apa. Bahkan menurut C. Sommerville, dalam bukunya Masyarakat Pandir atau Masyarakat Informasi (2000), kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media.

Media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Dalam reproduksi citra tersebut, beberapa aspek bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya. Kemampuan mendramatisir ini pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi para politisi, terutama menjelang pemilu.

Namun pada saat yang sama, media massa juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi kepentingan-kepentingan tersebut secara berlebihan. Salah-salah, ia akan menjadi bagian dari program politik sebuah golongan politik.

Bila kita kaji secara mendalam, media sebenarnya memang takkan pernah bisa netral. Dalam Analisis Wacana, pemilihan atas peristiwa apa yang menjadi headline, siapa yang menjadi narasumber, bahasa apa yang digunakan, atau sudut pandang apa yang dipakai dalam membaca fakta, semuanya adalah pilihan-pilihan yang tak terhindarkan oleh media yang bersangkutan.

Informasi yang disebarkan oleh media bukanlah informasi yang bebas. Fakta keras tak dapat berbicara. Ia hanya dapat bunyi ketika ia telah disentuh oleh media atau wartawan. Dan ketika itu, netralitas yang disandang fakta keras tersebut seringkali, jika tidak selalu, terlepas oleh nilai-nilai yang dianut oleh wartawan atau media.

Contohnya adalah ketika seorang kamerawan hendak meliput sebuah acara yang dihadiri oleh simpatisan salah satu partai politik di sebuah lapangan. Ia bisa mengesankan bahwa partai tersebut besar dengan menyempitkan atau memfokuskan (zoom in) gambar hingga terlihat penuh. Dengan demikian, muncul pencitraan bahwa partai tersebut besar. Buktinya, ia dihadiri oleh begitu banyak orang yang saling berdesakkan. Padahal, bisa saja simpatisan itu berjumlah sedikit, dan hanya memenuhi sepertiga dari lapangan.

Sebaliknya, seorang kamerawan bisa mengecilkan sebuah acara partai lain di lapangan yang sama keesokkan harinya. Caranya, ia akan melebarkan fokus (zoom out) gambar hingga menampakkan sisi luar dari lapangan. Dengan sendirinya, massa partai tersebut akan terlihat sedikit. Buktinya, massa tersebut hanya memenuhi setengah dari apa yang tampk di layar kaca. Padahal, acara partai ini tiga kali lipat lebih besar dari partai sebelumnya.

Mempolitisir media juga dilakukan pemerintah Amerika Serikat ketika terjadi peristiwa 11 September 2002 dan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak. Pemerintah Ameika Serikat membombardir informasi bahwa pelakunya terkait dengan kaum muslim. Dan sekonyong-konyong media pun turut memberitakannya begitu saja.

Begitu pula ketika pemerintah Amerika Serikat hendak menyerbu Irak. Media-media (bahkan media-media di luar Amerika Serikat dan Inggris) mengikuti bulat-bulat segala pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat bahwa ada nuklir di Irak. Dan ketika nuklir itu tidak juga terbukti, media yang telah mendunia itu tak melakukan apa-apa untuk apa yang telah mereka beritakan.

Dampak yang terjadi bukanlah sesuatu yang main-main. Banyak muslim di berbagai tempat, terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang mendapatkan perlakuan diskriminatif karena disangka teroris. Tanpa tahu apa-apa, rumah atau tempat pengajiannya diawasi, atau bahkan digerebek secara semena-mena.

Istilah teroris digunakan berulang-ulang oleh pemerintah dan media-media di Amerika Serikat, dan bergema ke seluruh dunia. Media-media di Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, pun turut terseret. Sekarang istilah GPK, Gerombolan Bersenjata, Separatis, atau Komunis, tidak lagi menjadi trend. Para pejabat negara menggantikannya dengan istilah teroris untuk segala perlawanan terhadap stabilitas.

Media memang tidak mungkin bersikap apolitis. Begitu juga politik. Keduanya saling membutuhkan. Namun, menurut hemat penulis, biarlah keduanya saling berinteraksi sebagai dua pihak yang sejajar. Jika keduanya berselingkuh, keniscayaan akan bias media justru akan semakin menjadi-jadi. Dan korbannya adalah kebenaran itu sendiri, serta rakyat yang berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Banyak cara untuk membentuk opini atas berbagai fakta keras. Bias ini bisa disengaja maupun tidak. Yang pasti, ia sesuatu yang memang tidak terhindarkan. Persoalannya ada pada bagaimana pemberitaan suatu media bisa diverifikasi, orientasi pada moral dan kerakyatan, dan menjaga interdependensi.