Walikota Batam Teken MoU IJKD dengan BPJS

Diterbitkan oleh pada Sabtu, 24 Januari 2015 09:16 WIB dengan kategori Batam dan sudah 967 kali ditampilkan

BATAM - Walikota batam Ahmad Dahlan menandatangani MoU Integrasi Jaminan kesehatan Daerah (IJKD) dengan pihak BPJS kesehatan pada jumat (23/01/15) sore. tidak hanya dahlan, penandatanganan MoU ini juga ditandatangani oleh kepala BPJS divisi Regional II Benjamin Saut.



Dalam MoU yang dilakukan dengan pihak BPJS tersebut, pihak Daerah (Pemko-Red) menjamin kesehatan para masyarakat yang kurang mampu khususnya dikota batam. Benjamin Saut, Kepala BPJS Divisi Regional II mengatakan pihak BPJS akan terus meningkatkan pelayanan baik dari tingkat awal, tingkat lanjutan sampai dengan dan pengingkatan kapasitas.



“ Tahun 2015 target kita akan mencapai 170 juta jiwa dan kurang lebih 70 persen dari cakupan kepesertaan akan kita raih tahun 2015 ini maka kami akan terus meningkatkan layanan dan tentunya peningkatan kapasitas yang demikian signifikan akan mempengaruhi frekuensi layanan kami diseluruh jajaran” Tegas Benjamin Jumat (23/01/15).



Walikota Batam ahmad dahlan selaku pimpinan pemerintah meminta agar BPJS memberikan sosialisasi yang dirasa masih sangat kurang yang berimbas pada masyarakat yang sampai dengan saat ini masih terlihat kebingungan.



“yang perlu saya tekankan adalah perlunya sosialisasi BPJS kepada masyarakat. Ini penting, contohnya seorang pasien yang sedang sakit kemana harus mengadu, nomor telfon berapa yang dapat dihubungi, petugas mana yang dirumah sakit atau klinik, praktek dimana yang menerima BPJS itu sehingga tidak ada yang bingung” Jelas Dahlan.


Diwaktu yang berbeda, kepala dinas kesehatan kota batam, Drg. Chandra Rizal mengonfirmasi adapun kategori yang akan ditanggung pemerintah adalah keluarga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga tidak dapat berobat.



“yang ditanggung itu yang memenuhi kebutuhan dasar, jadi tidak bisa berobat dan sekolahin anak Cuma sampai SMP, itu kita BPJS kan. Data kita sudah dapat dari lurah” terang Chandra Rizal.



Kepala dinas kesehatan kota batam ini menambahkan data yang dipegang walikota sebagai tanggungan pemerintah  jumlahnya adalah 100.450 jiwa. Dan setelah setelah dipisahkan antara PNS lalu menghilangkan data yang double dan divalidasi ternyata jumlah penerima hanya sekitar 45.000 jiwa