APBD, Masihkah Pro Rakyat?

Berbicara masalah anggaran daerah atau APBD, memang sangat sensitive kedengaraannya. Karena di balik anggaran, menyimpan jumlah uang yang miliaran bahkan teriliunan.

Konflik yang terjadi saat ini demi membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena intinya dari setiap pihak yang bersengketa tidah ada yang mau menurunkan bendera perang atau mengaku salah di depan lawannya.

Bukan hanya anggaran yang di butuhkan untuk ibu kota saja, tetapi anggran tersebut juga ada di daerah yang di sebut-sebut di silumankan atau tersilumankan, Entahlah. Kita yang awampun tidak dapat menarik kesimpulan dari persengketaan atau persetruan ini, takut malah yang awam yang di jadikan kambing hitam, untuk persoalan yang memerlukan pemikiran dari mereka yang menyandang pangkat tinggi dan jabatan tinggi serta paham akan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

    Kalau sangkut menyangkut masalah masyarakat awam yang tidak mengerti masalah perpolitikan saat ini, terkadang ada rasa kasihan dan khawatir dengan nasib rakyat. Bukan apa-apa, masalahnya di saat ada problema mengenai anggaran, alasan yang pertama muncul adalah dana yang di keluarkan sekian banyak untuk mensejahterakan rakyat, tapi realitanya. Entahlah.

Mungkin mereka yang berdasi sering melihat rakyatnya yang kurang mampu mengais sampah di jalan-jalan, di balik kaca hitam nan megah yang membawa kemanapun sang empunya mau. Bahkan mungkin mereka yang tinggal di desa dan daerah yang jarang terjamah oleh pemerintah juga merasakan pahitnya hidup dan bertaruh nyawa untuk mensejahterkan keluarganya, padahal mereka melihat di balik layar kaca televisi yang tersiar di warung-warung, bahwa setiap anggran ke daerah yang di keluarkan, inti utamnya adalah untuk menyejaterakan rakyat. Tetapi terkadang hanya background atau wallpaper nya saja, menu di dalamnya terlalu menyimpan banyak virus. Dan harus di delete bahkan musnahkan.

    Lantas bagaimana nasib daerah yang hanya menjadi latar pengeluaran uang saja, tetapi tidak merasakan hasilnya dari anggaran yang telah cair, karena telah ketuk palu untuk anggaran daerah, atau APBD. Bahkan sering kita mendengar bahwa daerah hanya di jadikan alat atau ATM oleh pemerintah pusat. Miris bukan, tetapi di saat mata memandang, telinga mendengar, dan itulah yang terjadi. Salah menyalah sudah barang tentu terjadi dalam prihal ini. Berkedok kesejahteraan rakyat, tetapi rumah dan mobil mewah menjadi agenda cairnya uang anggaran. Tak perlu di dramatisir, atau mendramatisir keadaan, karena sandiwara telah di mainkan oleh pihak-pihak tertentu.

    Flashback dan coba di reka kembali kehidupan masyarakat daerah yang sebagian masih lemah dan miskin. Jangankan untuk sumbangan membangun infrastruktur, untuk membeli sembakopun terkadang kewalahan. Untuk mereka yang di sana, tolong pandang yang di sini, yang masih perlu perhatian dan tanggapan dari yang berwewenang. Kembalikan, apa yang harus di kembalikan, berikan apa yang harus di berikan, salaurakan apa yang harus di salurkan. Jangan tersesat di jalan yang terang, dan membiarkan ayam mati di lumbung padi. Aneh bukan.

    Semoga bangsa dan negara kita semakin ke depannnya akan menjadi lebih baik. Dan masalah yang selalu saja menggrogoti tampuk pemerintahan ini perlahan akan hilang termakan oleh zaman. Dengan begitu keadaan pemeritahan, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah akan berjalan sesuai dengan harapan yang selama ini kita semua harapkan.

*Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang