Terimakasih PLN Tanjungpinang

Jangan heran, judul diatas adalah sindiran buat PLN yang sudah sangat keterlaluan dalam melakukan pemadaman listrik belakangan ini. Pemadaman listrik dibeberapa daerah khususnya yang terjadi di Tanjungpinang membuat geram dan memuncaknya amarah masyarakat. Kemarahan kolektif masyarakat sepertinya tidak bisa dibendung lagi.

Bagaimana tidak,  bukan hanya frekuensi pemadaman listrik yang bertambah. Durasinya juga semakin panjang, bahkan ada yang mencapai seharian. Ruang-ruang publik diisi dengan protes dan cercaan bahkan makian kepada para petinggi PLN dan pejabat terkait.

Rasa bosan dan frustasi melihat kinerja PLN yang tidak berubah, membuat masyarakat kehabisan kata-kata cercaan/makian untuk sekedar memperingatkan (warning) para petinggi PLN untuk berubah.

Namun apa daya, sepertinya kekesalan dan amarah itu hanya membuat para warga menjadi lebih sakit. Sakit setelah dampak aksi pemadaman listrik, ditambah kejiwaan (psikologis) setelah mencerca kebijakan PLN yang tidak berubah. Ujungnya, masyakarat mulai menyadari akibat dari aksi masyarakat yang sepertinya sia-sia menghujat PLN. Puncaknya, kata “terima kasih” menjadi kumpulan makna atas kekesalan, marah dan rasa tak berdaya melihat keadaan.

Pengalaman ini bisa kita saksikan dimana-mana. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Blackberry Massenger menjadi salah satu wadah masyarakat untuk memberikan penilaian atas kinerja PLN. Ungkapan umpatan kekesalan, rasa geram, marah, pasrah melihat akibat aksi pemadaman listrik memenuhi ruang-ruang komentar yang hampirnya semuanya bernada sinis dan negatif.

Menariknya, ada ungkapan kata “terima kasih” yang terselip dalam komentar-komentar yang pedas menghujat yang memiliki makna lebih tinggi dan dalam atas semua rasa akibat kerugian dampak pemadaman listrik yang terjadi tak bisa diprediksi.

Melawan Birokrasi Feodal PLN

“Padahal, sudah di demo masyarakat pun tidak jera juga. Apakah tidak ada urat malunya,” ujar Irwansyah  dengan nada kesal kepada www.isukepri.com di sebuah kedai kopi, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, pemadaman tidak ada aturannya  lagi. Bahkan, dari pihak PLN pun tidak ada memberikan surat edaran kepada masyarakat sejak jauh – jauh hari.

“Pemadaman itu bisa pagi, siang dan malam, bahkan sampai paginya lagi. Begitu pula hari – hari berikutnya,” katanya.

Lanjutnya, kasihan anak – anak sekolah yang menghadapi Ujian Nasional (UN) dan para pelaku usaha yang menggunakan listrik.

“Kalau masyarakat telat bayar, didenda bahkan sampai pemutusan. Kalau sudah begini, pihak PLN ada saja alasannya untuk mengelabui masyarakat yang tak tau apa – apa,” paparnya.

Pemadaman yang sudah berlangsung berkali-kali, dengan intensitas yang tinggi, tanpa ada pemberitahuan dan buruknya penanganan managemen aksi pemadaman adalah gambaran kinerja PLN, khususnya di Wilayah Tanjungpinang. Tidak ada gambaran yang pasti mengenai permasalahan yang terjadi di tubuh PLN itu sendiri. Akibatnya, masyarakatlah yang menanggung beban dari kebobrokan manajemen PLN.

Tidak terbayang kerugian yang diderita masyarakat atas buruknya kinerja PLN. Produksi yang harus memakan dana operasional dua kali lipat yang dialami oleh para pengusaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Banyaknya peralatan dan perabot listrik yang rusak sampai banyaknya pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan tepat waktu.

Pemadaman listrik yang ditengarai akibat krisis listrik di Tanjungpinang sebenarnya bukan merupakan isu yang baru. Beberapa kali Tanjungpinang yang didera pemadaman listrik harusnya membuat pihak PLN belajar dari pengalaman dan memiliki visi jauh kedepan. Rasanya, tidak wajar kalau pihak PLN tidak berhitung (forecasting) melihat kebutuhan konsumsi listrik hari ini dan masa depan.

Krisis listrik di Tanjungpinang dikatakan terjadi akibat timpangnya pasokan listrik dan beban daya yang dikonsumsi masyarakat. PLN Berkilah kondisi diperparah dengan belum beroperasinya beberapa pembangkit dan juga molornya perbaikan pembangkit besar lainnya. Sebuah persoalan yang harusnya tidak perlu terjadi bila diantisipasi dengan baik.

Alasan yang  mengatakan Tanjungpinang mengalami krisis listrik patut untuk dipertanyakan. Apakah PLN telah bekerja dengan benar dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan yang sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik? Kalau melihat kenyataan hari ini, sepertinya PLN tidak memberikan performa (kinerja) terbaiknya. Apakah karena PLN adalah perusahaan Negara yang memonopoli produksi listrik tanah air, lantas boleh berlaku seenaknya, tanpa memperhatikan kondisi masa depan dan kepuasan pelanggan (masyarakat)? Entahlah.

Adanya tuntutan dari elemen masyarakat untuk memeriksa (audit) jajaran petinggi PLN bahkan meminta untuk mundur adalah hal yang relevan dan harus ditindaklanjuti. Banyaknya permasalahan dan keluhan masyarakat atas kinerja PLN menjadi alasan khususnya pemadaman listrik yang dirasionalisasi akibat kebutuhan konsumsi yang terus meningkat sementara pasokan terbatas. Padahal apabila dicermati secara serius. Hal ini sebenarnya wujud ketidakmampuan manajemen PLN dalam mengelola sebuah perusahaan monopoli Negara yang bertugas mensejahterakan—hajat hidup orang banyak– kebutuhan listrik masyarakat.

PLN sebagai sebuah perusahaan yang minim prestasi harusnya berbenah diri. Banyaknya protes dan cercaan kepada pihak PLN harusnya membuat mereka belajar dan tidak mengulangi hal yang sama. Namun, sepertinya PLN masih dijangkiti penyakit birokrasi feodal yang masih mengandalkan nilai-nilai yang lama. PLN keliatannya tidak memiliki visi yang jelas dan tidak berorientasi kepada kepuasan konsumen.

Masa-masa feodalisme birokrasi telah lama ditinggalkan oleh korporat global karena terbukti tidak memberikan hasil yang optimal. Hanya menciptakan status quo—zona nyaman—yang serasa berat dalam melakukan perubahan. Saatnya masyarakat sebagai pelanggan setia PLN menjadi prioritas utama. Segala daya dan upaya harus diarahakan kesana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kita terkhusus para petinggi PLN, harus melawan nilai-nilai birokrasi dari institusi yang sejarahnya menyimpan nilai-nilai feodalisme.

Semua Pihak Bergandengan Tangan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memainkan perannya dalam menyelesaikan krisis listrik di Tanjungpinang. Perlu intervensi dari pemerintah untuk menambah pasokan listrik dari potensi yang ada di Tanjungpinang. Kalau dibiarkan, pembangunan Tanjungpinang juga akan terganggu dan mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy).

Tidak adanya jaminan bahwa kegiatan pemadaman listrik tidak akan terulang dikemudian hari. Menambah persoalan dalam keberlanjutan pembangunan kita. Krisis energi, khususnya pasokan listrik menjadi persoalan serius yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah. PLN harus bekerjasama dengan kementerian terkait yaitu  Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), beserta pemerintah daerah setempat agar Tanjungpinang tidak di dera pemadaman yang berkepanjangan.

Sampai kapan masalah pemadaman listrik ini bisa teratasi ?

Pada tanggal 24 februari 2015 bertepatan di gedung daerah Tanjunginang. Gubernur kepri HM.Sani dan anggota komisi VII dewan ( DPRD-RI) mengadakan rapat kepada pihak PLN. Dalam rapat tersebut gubernur kepri HM. Sani sungguh sanggat kecewa kepada pihak PLN, karna setiap kali ada kunjungan masalah yang paling utama ialah tentang masalah listrik, hal ini membuat gubernur kepri marah besar karna masalah ini sepertinya tidak ada penyelesaiaan karna sering kali terjadi. Dalam rapat tersebut terlihat jelas teguran-teguran yang di tujukan untuk pihak PLN agar bisa lebih cepat mengatasi masalah ini.

Kepada pihak PLN kami mengharapkan agar masalah ini bisa cepat teratasi dan tidak ada lagi pemadaman secara bergilir, dan juga kami mengharapkan agar bisa menikmati pemakaian listrik sama seperti masyarakat yang ada di kota-kota yang sudah maju.

Akhirnya, semua pihak harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan aksi pemadaman listrik. Sembari menunggu para orang-orang pintar—stakeholder PLN—menyelesaikan pekerjaan mereka. Kita sebagai bagian dari masyarakat. Sekali lagi, sepertinya harus belajar kembali untuk melakukan penghematan untuk mengurangi beban daya yang melebihi pasokan yang saat ini tersedia. Sembari tetap melakukan protes untuk mengingatkan kinerja yang mengecewakan rakyat. Mudah-mudahan, langkah kecil penghematan masyarakat bisa membantu pembenahan krisis listrik di Tanjungpinang. Semoga.