Keterperukan Rupiah dan Pembangunan Daerah

Jika ada concern dengan perkembangan bangsa ini, apakah anda memiliki kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi bangsa kita sekarang ini?

 Setiap hari kita disuguhi berita kriminal yang terus bereskalasi. Sebuah harian ibukota mengungkapkan tentang preman yang bertato tetapi juga berseragam birokrasi.

Konflik horizontal menyebar ke berbagai sudut bumi pertiwi. Hubungan antara suku, etnis, dan agama yang selama ini terasa sejuk, tiba-tiba menyeruak kepermukaan. Apa yang sudah dijaga selama era orde baru, tercabik-cabik oleh persoalan-persoalan kecil yang sangat tidak rasional untuk menjadi era ‘genocide’.

Konflik ini juga sudah mulai partisan, kepentingan rakyat kini ditempatkan pada tangga yang kesekian, mereka lebih mengutamakan benderanya.”Be prepare for the worst  and hope for the best”, kata frans seda, mantan mentri keuangan, dalam salah satu tulisannya di harian nasional untuk mengingatkan bangsa ini.

Bangsa ini memang sedang sport jantung, terus dihadang persoalan yang tidak pernah tuntas penyelesaiannya. Yang paling memprihatinkan, kita sudah tidak bisa lagi menentukan batas psikologis nilai rupiah. Ketika rupiah di bawah Rp. 8 ribu per US dolar, angka Rp. 8 ribu disebut batas psikologis. Ketika angkanya di bawah Rp. 9 ribu, batas psikologisnya adalah Rp. 9 ribu. Apakah taktik untuk menenangkan masyarakat? Rupiah kini sudah mendekati Rp. 11 ribu, menembus batas psikologis Rp. 10 ribu. Setiap hari, bagi sebagian rakyat, rasanya mencermati gerakan rupiah seperti mendengarkan suara cecak “ naik, turun, naik, ......? “ kita berharap nilai rupiah menguat, namun yang terjadi nilai tukar rupiah terus menurun. Benar kata frans seda, kita harus bersiap untuk yang terburuk tetapi juga  jangan putus asa untuk berharap kondisi yang terbaik bagi bangsa ini.

Krisis Jilid Dua

    Anjloknya nilai rupiah hingga menembus level Rp. 10.000, terhadap dolar AS pada  akhir maret lalu telah menghembuskan kekahwatiran akan munculnya krisis jilid dua.

Dampaknya APBN 2001 harus direvisi karena angka patokan rupiah diasumsikan sebesar Rp. 7.800,-per dolar AS, banyak proyek terganggu bahkan tertunda pelaksanaannya.tekanan inflasi akan meningkat akibat imported inflation karena meningkatnya harga barang yang ada kandungan impornya. Akan terjadi kepanikan dipasar  valuta asing yang akan membuat volatilitas rupiah menjadi luar biasa.

Instabilitas rupiah yang luar biasa bahkan cenderung liar, akan menyulitkan kegiatan dunia usaha yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan kegiatan investasi.

    APBN 2001 sungguh sarat dengan beban, 87,4% dari total penerimaan negara atau Rp. 229,1 trilyun menurut mantan mentri keuangan bambang sudibyo  digunakan untuk membiayai (1) dana perimbangan dalam kerangka desentralisasi fiskal, (2) biaya bunga obligasi pemerintah dan bunga utang luar negeri, (3) subsidi, termasuk BBM dan (4) cicilan pokok  utang luarnegeri. Sisanya 12,6% atau Rp.33,1 trilyun bahkan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran rutin belanja pegawai dan belanja barang yang besarnya mencapai Rp. 49,6 triliyun. Artinya sebagian dari belanja pegawai dan belanja rutin terpaksa dibiayai melalui pembayaran definisi yang sumbernya adalah utang kepada CGI (consultative group on indonesia), privatisasi BUMN dan penjual asset BPPN.

    Keadaan makin bertambah buruk ketika lembaga pemeringkatan moody’s investor service (kompas, 6/7.2001) mengkonfirmasi buruknya country risk indonesia. meskipun memahami beberapa indikator perekonomian menunjukan perbaikan, namun karena kekhawatiran menyangkut politik dan hubungan dengan kreditor asing, moody’s tidak akan memperbaiki peringkat indonesia yang kini “B3”. Moondy’s bahkan menurunkan prospek (outlook) pagu peringkat obligasi dan surat utang indonesia dari” positip” menjadi” stabil”.

Menyusul langkah moody’s lembaga pemeringkat internasional lainnya yaitu standard & poor’s (s&p) tanggal 8/3 juga menurunkan peringkat utang jangka panjang indonesia dari “stabil” menjadi “negatif’. Outlook negatif disini artinya peringkat yang diberikan kepada indonesia bisa diturunkan lagi jika instabilitas finansial memuncak sebagai berlarut-larutnya instabilitas politik.

APBD relatif aman

    Pengaruh  terpuruknya nilai rupiah yang paling dirasakan masyarakat didaerah adalah meningkatnya harga-harga barang, tidak hanya  barang yang kandungan bahan baku impornya tinggi dan bahan bangunan tetapi juga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan banyak petani yang sudah merelakan tanamannya diserang hama penyakit karena makin mahalnya obat-obatan kimia pengendali hama dan penyakit.

    Bagaimana dengan pelaksanaan APBD 2001, secara efektif baru dilaksanakan bulan maret 2001, setelah terpuruknya nilai tukar rupiah? Apakah juga perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan nilai tukar terakhir? Tampaknya agak naif bila kita katakan bahwa penurunan nilai rupiah tidak akan mempengaruhi pelaksanaan APBD, karena tidak ada beban utang yang harus dibayar oleh APBD dalam bentuk dolar AS seperti halnya APBN. Namun harus diingat bahwa salah satu sumber pendapatan APBD berasal dari APBN baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dari pajak-pajak yang merupakan hak daerah.  Keduanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan APBN.

Bisa terjadi DAU yang disepakati pemerintah pusat terpaksa dikurangi karena komitmen pinjaman yang telah disetujui IMF tidak juga jadi dicairkan, hingga memaksa pemerintah untuk menggunakan DAU menutup kewajiban utang yang bertambah akibat menurunnya nilai tukar rupiah.

*Mahasiswa Ilmu Pemerintahan