DRPD Lingga Ajukan Surat Kepada Gubernur Terkait Kawasan FTZ

Diterbitkan oleh pada Rabu, 6 Mei 2015 06:34 WIB dengan kategori Lingga dan sudah 619 kali ditampilkan

LINGGA - Larangan dari pemerintah pusat untuk mengkonsumsi beras impor membuat kelangkaan beras di Lingga semakin parah, dimana selain susah mendapatkan beras, harga beras pun meningkat. Menghindari terjadinya hal tersebut, DPRD Lingga mengajukan surat kepada Gubernur untuk membuat Lingga sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).


" Iya kita sudah mengajukan surat kepada Gubernur untuk membuat Lingga, sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), agar barang dari Batam, Bintan, Karimun, bisa masuk," kata M. Nizar ketua DPRD Lingga, Selasa (05/5).

Pengajuan surat tersebut dilakukan DPRD Lingga saat melakukan pertemuan dengan pihak Bulog Batam, untuk mencari solusi bagaimana caranya mengatasi kelangkaan beras yang terjadi di Lingga.

" Yang kita maksudkan nantinya pihak Bulog Batam, bisa menyediakan beras, untuk Kabupaten Lingga. Tetapi bukan Raskin. Maksudnya mereka yang memotorisasinya penyediaan beras, baik itu beras impor maupun lokal untuk di kirim ke Lingga," ungkap Nizar.

Dikatakan Nizar, sebagai daerah terpencil dan transportasi yang belum memadai, membuat bahan-bahan kebutuhan sandang dan pangan, sering mengalami kelangkaan. Namun meski demikian menyambut bulan puasa dan hari lebaran persediaan sandang dan pangan diperkirankan tidak akan kurang.

" Kalau untuk persediaan sembilan bahan pokok, terutama beras, kita sudah bertemu dengan pihak Bulog Batam, untuk memotorisasi persediaan sandang dan pangan di tiga kabupaten di Kepri, yaitu Lingga, Natuna dan Anambas," kata Muhammad Nizar Ketau DPRD Lingga, kepada Terkininews (05/5).

Dia juga menuturkan, daerah Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas yang menjadi daerah kepulauan yang terpencil yang ada di provinsi Kepri, sudah seharusnya menjadi perhatian kusus Gubernur, pasalnya jaraknya yang jauh dan transportasi yang belum lancar membuat dareah tersebut lambat berkembang.

Oleh sebab itu Nizar juga mengharapkan Gubernur sendiri secepatnya merespon pengajuan dari tiga Kabupaten yang menjadi daerah kepulauan yang ada di Kepri, agar dimasukkan ke zona FTZ." Jadi kita juga bisa mendapatkan harga murah seperti yang ada di Batam, Karimun dan Bintan," jelas M. Nizar.