Realisasi Penggunaan APBD Lingga di Triwulan Pertama Masih Rendah

Diterbitkan oleh pada Rabu, 27 Mei 2015 08:23 WIB dengan kategori Lingga dan sudah 939 kali ditampilkan

LINGGA - Ternyata realisasi penggunaan APBD di Kabupaten Lingga masih rendah. Untuk triwulan pertama ditahun 2015 ini, baru digunakan sebesar Rp8 miliar dari Rp152 miliar, dan masih tersisa Rp144 miliar. Hal itu diketahui dari hasil rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Lingga dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga, awal Mei lalu.


Namun, sebagian utang Pemerintah Kabupaten Lingga sudah dibayarkan dengan menggunakan peraturan bupati tanpa menunggu hasil dari audit khusus BPK.


Ketua DPRD Lingga, Muhammad Nizar, mengatakan, dari hasil pertemuan itu juga diketahui utang Pemda yang sebelumnya berjumlah Rp134 miliar dilaporkan menjadi Rp127 miliar atau berkurang Rp7 miliar.


"Anggaran yang belum digunakan tersebut merupakan anggaran untuk pelaksanaan program tahun 2015. dan adanya penurunan pembayaran utang tersebut diduga karena pada paripurna tersebut DPRD Lingga merekomendasikan untuk dilakukan audit investigasi di BPK khusus untuk anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran utang," kata Nizar kepada media ini, beberapa waktu lalu.


Dia menjelaskan, ada sekitar 587 SP2D (surat perintah pencairan dana) yang dikeluarkan oleh Pemkab Lingga untuk melunasi utang di tahun 2014 yang lalu dengan anggaran sebesar Rp127 miliar lebih. Dengan alasan tersebutlah DPRD Lingga merekomendasikan untuk dilakukan audit investigasi oleh BPK RI.


"Pemkab sudah membayar utang tersebut meskipun audit investigasi khusus dari BPK belum keluar. Pemkab Lingga melunasi sejumlah utang sebesar Rp127 miiar tersebut dengan menggunakan dasar hukum peraturan bupati," ujar Nizar.


Adapun anggaran yang telah dicairkan dan saat ini ada di Kas Daerah Kabupaten Lingga antara lain bersumber dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp96 miliar, dana alokasi khusus (DAK) masih 0 rupiah karena belum proses lelang, dana bagi hasil bukan pajak Rp36,1 miliar, dana bagi hasil pajak Rp8 miliar, tunjangan profesi guru dan daerah terpencil Rp7,7 miliar, dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp4 miliar. Sehingga ditotalkan menjadi Rp152 miliar.


Sementara itu Ketua TAPD Kabupaten Lingga, Plt Sekda Lingga, Muhammad Aini, belum dapat dikonfirmasi. Demikian juga dengan Sekretaris TAPD yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Lingga, juga tidak dapat dihubungi.