Pimpinan KPK Tidak Boleh Ada Masalah Luar dan Dalam

Publik masih berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengikis habis penyakit korupsi di negeri ini. Masalahnya, KPK dirudung berbagai persoalan, termasuk dugaan adanya mafia kasus yang selama ini berkuasa di balik pintu KPK yang tertutup rapat.

Mengiringi harapan publik yang tinggi, Presiden Joko Widodo memilih Panitia Seleksi KPK yang semuanya adalah perempuan. Jokowi percaya, terlepas dari pro dan kontra yang mengiringi, Pansel KPK yang dibentuknya ini bisa menemukan pemimpin KPK yang kredibel, adil dan punya keberanian memberantas korupsi.

Menurut pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita, pimpinan KPK mendatang haruslah sosok yang bersih dan tidak punya persoalan yang dapat membebani kinerja KPK kelak. 

"Pimpinan KPK itu harus tidak punya masalah, luar dalam, sekecil apapun. Baik masalah keluarga atau masalah yang lebih besar. Kalau masih punya masalah, lebih baik jangan melamar jadi pimpinan KPK. Nanti kayak Abraham Samad," ujar Romli Atmasasmita kepada Rakyat Merdeka. 

Sementara menurut Direktur Segitiga Institute, Muhammad Sukron,  pimpinan KPK yang punya integritas tidak akan bermain-main dalam menangani kasus korupsi.

"Dengan integritas pula, pimpinan KPK mendatang tidak lagi menyimpan satu kasus di dalam peti es yang ditutup rapat, sementara kasus lain di bawa ke panggung publik secara dramatik," kata Sukron kepada Rakyat Merdeka.

Tentu saja, keberanian dan integritas terlalu filosofis dan absurd bagi sebagian kalangan. Karena itu, menurut Sukron, ada dua hal yang harus diwujudkan dalam tindakan dan aksi sehingga menjadi nyata dan konkret.

Misalnya, terkait kasus-kasus besar yang selama ini mengambang dan tidak jelas ujungnya seperti danatalangan Bank Century, maupun kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi sebelumnya dan kasus kondensat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang heboh belakangan.

Bagaimanapun, lanjut Sukron, Centurygate sudah terang benderang dan jelas. Badan PemeriksaKEUANGAN (BPK) telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengucuran danatalangan untuk Bank Century.  Begitu juga dengan DPR RI. Tetapi, seperti ada kekuatan besar yang membuat KPK lumpuh layu di hadapan kasus ini.

"Dalam hal Centurygate, KPK harus berani terbuka dalam kasus yang membuat Indonesia geger ini. Paling tidak, KPK harus terbuka soal Boediono," tegas Sukron.

Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia Boediono ketika kasus ini terjadi November 2008. Adalah Boediono yang dengan sangat ngotot mengusulkan kepada KSSK agar Bank Century diberikan status sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Belakangan danatalangan yang diberikan kepada Bank Century membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Bagi Sekjen Suluh Indonesia, Dahroni Agung Prasetyo, kasus Century ini harus dibuka terang benderang dan diusut hingga tuntas. Siapa yang bersalah harus dihukum, dan yang memang tidak bersalah harus dibebaskan.

"Jangan sampai ini menjadi beban yang terus menerus membebani pundak Republik. Atau malah terus memakan korban," tegas Agung.

Yang belakangan kerap disebut sebagai korban Centurygate adalah mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Audit investigasi Bank Century diselesaikan saat Hadi memimpin KPK. Dalam audit investigasi tahap pertama BPK menemukan sembilan kejanggalan yang mengiringi bailout itu. Sementara dalam audit investigasi berikutnya BPK menemukan 13 kejanggalan. 

Karena itu, saat Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka kasus pajak BCA tahun lalu, banyak pihak yang tidak terkejut. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, misalnya, mengatakan bahwa kabar tentang dugaan Hadi terlibat kasus pajak BCA sudah jadi pembicaraan sejak BPK mengaudit Bank Century.

"Saat BPK mulai mengaudit kasus Bank Century, dimunculkan cerita untuk menekan Hadi agar dia jangan coba-coba membongkar kasus Bank Century," kata dia. 

Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi pun mencium ada aksi saling sandera di antara kelompok kepentingan di tubuh KPK. Inilah yang membuat KPK sering loyo menghadapi kasus raksasa seperti Centurygate.

Mantan Gubernur BI Boediono dan Gubernur BI Agus Martowardoyo disebut-sebut sebagai pihak yang tidak berkenan bila megaskandal Bank Century dituntaskan. Juga ada kelompok yang oleh kalangan aktivis antikorupsi disebut sebagai mafia di sekitar KPK . 

Aksi saling sandera ini juga yang dikhawatirkan menjadi penyebab dari penumpulan daya bongkar KPK yang dibuktikan dengan kekalahan dalam tiga sidang praperadilan berturut-turut, termasuk praperadilan yang diajukan Hadi Purnomo.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadaf mengingatkan agar KPK melawan semua upaya yang ingin melumpuhkan KPK, baik yang dilakukan pihak dari luar maupun dari dalam. 

"Bila KPK profesional dan tidak tebang pilih lagi, tidak main-main lagi dengan kasus, maka KPK akan kembali dipercaya," demikian Uchok. (rmol)