KPK Rilis 14 Permasalahan Dana Desa

Diterbitkan oleh Dachroni pada Jumat, 12 Juni 2015 23:36 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 512 kali ditampilkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa.


"Sebanyak 14 potensi permasalahan itu kami temukan dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha dalam keterangannya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.



Kajian ini sendiri disampaikan kepada perwakilan pemerintah, dalam diskusi yang diadakan pada Jumat (12/6) sore di Gedung KPK.



Pihak pemerintah dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta perwakilan dari Kementerian Desa ,bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Ada pun beberapa potensi masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap.


Selain itu, permasalahan lainnya adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, formula pembagian dana desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa belum adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih. (ROL)