Anggota DPR RI Nyat Kadir mengatakan, presiden harus melihat lebih utuh permasalahan yang ada di BBK. Masalah regulasi masih tumpang tindih,  hubungan baik antara Pemko Batam dan BP Batam, pelayanan investasi dan lain sebagainya.

 

“(Jokowi) harus lebih melihat apa yang ada didalam. Regulasi, hubungan baik antar instansi, jangan buat kantor tapi regulasi belum diapa-apakan,”kata Nyat, beberapa waktu lalu.

 

Ia menilai aturan yang ada terlebih dahulu diluruskan karena tidak akan ada perubahan dengan adanya kantor tanpa melihat tumpang tindih aturan yang ada. Selain itu, jauh lebih efektif bila peran DK sendiri lebih dioptimalkan.

 

“Sekarang Pak Gub (Ketua DK) dimandulkan, kalau diberikan peran yang benar maka tak perlu ada kantor lagi. Sekarang kita lihat sajalah DK mati surikan,”tambahnya.

 

Jauh dari itu, permasalahan komplek terjadi di Batam, seperti menipisnya lahan yang ada. Sebab itu, perlu disegerakan pemanfaatan lahan Rempang-Galang.

 

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Singapura menekankan, pemerintah ingin serius menyelesaikan masalah free trade zone, industrial zone, yang ada di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Karena itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah regulasi, masalah kewenangan di daerah, pemerintah akan membuat satu kantor khusus yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di BBK.