MPR: Kita Perlu Bangun dan Bangkitkan Kembali Empa Pilar Berbangsa

Diterbitkan oleh pada Sabtu, 29 Agustus 2015 05:59 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 781 kali ditampilkan

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah menegaskan jika bangsa ini masih dikuasai asing melalui neoliberalaisme dan neokapitalisme.


Maka yang terjadi adalah perang ideologi, namun dampaknya lebih dahsyat daripada perang senjata modern. Juga di tengah himpitan radikalisme dan terorisme. Karena itu kita harus kembali kepada jati diri bangsa melalui sosialiasi Empat Pilar MPR RI. 



"Jadi, kini berperang ideologi bukan senjata, sebagai perang modern yang daya rusaknya lebih dahsyat daripada perang senjata," ujar anggota Komisi III DPR RI FPDIP itu di depan ratusan perwira menengah TNI/Polri  dalam acara Training of Trainer (TOT) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8). 



Basarah didampingi Wakil Ketua Badan Sosialiasi Empat Pilar MPR RI Bachtiar Aly dari Fraksi NasDem. Demokrasi kita, kata Basarah, dari pemilihan kepala desa, Pilkada, Pileg sampai Pilpres, siapa bilang tak ada pertarungan pemilik modal? Maka tidak heran, jika terbukti banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum, akibat rekrut kepemimpinan saat ini sarat dengan uang, kapitalisme, dan materialisme.  



Karena itu, katanya, wajar jika terdapat 173 undang-undang ekonomi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan UU itu terdapat 'titipan' asing yang lolos menjadi UU. 



"Jadi, kita saat ini harus instrospeksi," kata Basarah.



Menurut dia, sejak bangun tidur masyarakat Indonesia tanpa sadar sudah memakai pasta gigi seperti pepsodent ternyata produk Jepang dan Inggris, termasuk sarana transportasi yang juga produk asing. Bahkan sebanyak 40 juta rakyat pemakai ponsel yang juga produk asing. 



"Tak satu pun produk Indonesia," bebernya.



Menurut Basarah, fakta itu membuktikan bangsa Indonesia telah dan masih dijajah oleh kepentingan ekonomi kapitalisme. Itu sejalan dengan pepatah 'Kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, maka mulailah dari nilai-nilai kolektif bangsa itu, dan hukum negara maka bangsa itu akan tinggal nama saja'.



"Apalagi saat ini banyak pangkalan mental asing di Indonesia, yang akan menghancurkan sistem hukum, kultur, dan nilai-nilai luhur bangsa," ujarnya.


 
Basarah pun menyayangkan mengapa pelajaran Pancasila dihapuskan di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak dan pemuda bangs ini lupa kepada sejarahnya sendiri. Sehingga wajar jika saat ini terdapat 300 warga Indonesia orang yang sudah mendaftar sebagai anggota ISIS di Timur Tengah.


 
"Itu artinya dua aliran dunia radikalisme dan terorisme menjadi eksperimen dari neolibelralisme yang mengikuti  mekanisme pasar bebas lintas negara. Bahkan, ada rapat akbar dengan 100 ribuan jamaah di Jakarta, secara tegas menolak demokrasi Pancasila," ungkapnya.


 
Kondisi itu jelas merongrong negara Pancasila. Mereka melakukan politik devide et impera, sehingga wajar jika terjadi konflik antar lembaga negara. 



"Karena itu perlu membangun dan membangkitkan kembali Empat Pilar MPR RI ini bersama TNI/Polri sebagai ikhtiar bersama sebagai tanggung jawab bersama anak bangsa," demikian Basarah. [rmol/wah]