Menormalisasi Kondisi Daerah, Pemkab Lingga Usulkan Peminjaman

Diterbitkan oleh pada Selasa, 8 September 2015 18:46 WIB dengan kategori Lingga dan sudah 852 kali ditampilkan

LINGGA - Sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga terancam ditunda tahun 2015 ini. Pasalnya hal tersebut dikarenakan kondisi anggaran APBD tahun 2015 dinilai sangat minim. Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) merencanakan peminjaman sebesar Rp. 50 Milliar kepada pihak ketiga untuk mengakomodir anggaran sejumlah kegiatan tersebut.


Plt Sekda Kabupaten Lingga, M Aini mengakui bahwa sangat minimnya kondisi keuangan yang dialami Pemkab Lingga ditahun ini, sehingga mengakibatkan sejumlah kegiatan terancam ditunda tahun ini.


"ya maka daripada itu kita sedang ajukan usulan peminjaman kepada pihak ketiga, sebesar Rp 50 Milyar. Nanti kita sampaikan juga ke legislatif dan Mendagri. Poin-poin kegiatannya sudah kita tentukan, termasuk juga akomodir anggaran dana di Panwaslu serta hibah," ujar Aini.


Dijelaskan Aini, peminjaman ini bukan bersifat peminjaman pribadi atau instansi, namun kebijakan daerah menyangkut kondisi daerah dengan berbagai pertimbangan. Artinya, bukan hanya tanggung jawab Bupati, namun lebih kepada kebijakan kepala daerah untuk melakukan peminjaman daerah.


Jika peminjaman ini disetujui, dia memprediksi, jangka peminjaman kepada pihak ketiga yakni kepada Bank Riau Kepri akan dilakukan selama lima tahun. Namun, hal itu di laksanakan setelah dapat rekomendasi dari legislatif maupun dari Mendagri.


"Kemungkinan dengan peminjaman kepada pihak ketiga. Ini dimaksud untuk mengendalikan kondisi daerah, supaya kembali normal," kata dia.


Dikatakan Aini, usulan tersebut diluar angka APBD-P 2015 yang KUA-PPAS-nya sudah selesai dan akan diantarkan eksekutif ke legislatif. Yakni sekitar 630 Milyar.


"Nanti kalau usulan disetujui, tentu pada pembahasan nanti, angka ini berubah. Namun, peminjaman ini diluar angka 630 Milyar," tutur Aini.


Sementra itu, terkait apakah usulan ini disetujui atau tidak, Aini mengatakan, pihaknya tetap akan menyampaikan proposal peminjaman untuk di ajukan ke legislatif, dengan pertimbangan sebagai kebijakan daerah.


"Ini baru akan kita usulkan, terlepas disetujui atau tidaknya kita tetap akan usulkan" tutup Aini.