Pembangunan Infrastruktur Terlalu Lamban Untuk Retas Kemiskinan

Diterbitkan oleh pada Senin, 28 September 2015 05:48 WIB dengan kategori Bisnis dan sudah 743 kali ditampilkan

Direktur Center For Budget Analysis Ucok Sky Khadafi mengatakan, pemerintah terlalu berpihak kepada infrastruktur dibandingkan dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

 

Angka kemiskinan di Indonesia sendiri, sampai saat ini masih belum ada data yang benar-benar valid atau bisa dipegang oleh pemerintah. Dari data BPJS Kesehatan, penerima iuran tercatat ada 88,2 juta, dari data penerima raskin ada 15,5 juta jiwa. Sedangkan tren pertumbuhannya belakangan ini selalu meningkat.

 

"Masalah orientasi pemerintah ke depan, pemerintah memang sedang gembornya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dibangun habis-habisan dibanding untuk anggaran pertahanan," kata Ucok saat acara Forum Senator Untuk Rakyat di Restoran Nyonya Dua Cikini, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

 

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur, terlihat jelas di APBN yang mana subsidi dikurangi dan dananya dialihkan kepada infrastruktur.

 

Infrastruktur sendiri, kata Ucok, memang bisa menjadi alternatif pengentasan kemiskinan, namun hal itu membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan program jangka pendek langsung kepada pengentasan kemiskinan.

 

"Artinya pemerintah tidak berpihak ke orang miskin. Infrastruktur itu untuk memberi karpet merah ke investor. Itu kesukaannya JK dan Jokowi. Mending ngurusin infrastruktur, daripada ngurusin orang miskin. Jadi pentingnya infrastruktur itu menjauhi kita dari menangani orang miskin," tambahnya.

 

Lanjut Ucok, pada pemerintahan Presiden Jokowi juga terdapat program ketahanan pangan yang pada 2015 anggarannya sekitar Rp125,9 triliun, dan di 2016 meningkat sekitar Rp126,6 triliun. Di mana, program tersebut sekitar Rp50,8 triliun dialokasikan di kementerian, dan sekitar Rp75 triliun ada di lembaga dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jatuh pada perusahaan-perusahaan BUMN.

 

Padahal, kata Ucok, perusahaan BUMN ini lebih kepada mencari untung, aksi korporasi yang jauh melibatkan masyarakat sekitar bahkan mengentaskan kemiskinan secara langsung di Indonesia.

 

"Orientasi APBN kita juga belom untuk problem solving. Kita ke depan, itu kan baru Maret kemiskinan, PHK nambah, karena ke depan dolar naik, harga naik, pasti orang miskin naik. Kalau itu dibiarkan, itu bisa lampu merah," tutupnya.


(okezone)