Jadilah Pemimpin Untuk Semua, Pemimpin Bukan Raja.

Menjadi pemimpin sejatinya adalah pelayan bukan penguasa atau raja. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi masyarakat. Seorang pemimpin harus mengabdi kepada semua masyarakat yang dipimpinnya bukan mengabdi kepada kelompok atau partai politik pengusungnya.

Itulah pandangan Mahasiswa STISIP BTM Lingga, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bayu Yiyandi. Hal ini disampaikan Bayu berkaitan dengan makna memperingati Hari Jadi Kabupaten Lingga, dan refleksi perjalanan pembangunan di Lingga yang sudah berusia 12 tahun.

Bayu yang merupakan pemuda asli Lingga kelahiran 29 Maret 1996, mengaku merasa prihatin dengan kondisi masyarakat Lingga setelah 12 tahun berjalan dengan seiring bertambahnya usia Kabupaten.

Bayu mengatakan tokoh dan masyarakat Lingga bersatu memperjuangkan pembentukan Kabupaten Lingga 12 tahun yang lalu dilandasi oleh pertimbangan yang sangat mulia, yakni tercapainya masyarakat Lingga yang sejahtera, berbudaya dan agamis.

Namun hal ini tidak diimplementasikan dengan baik dan benar oleh pemerintah dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lingga. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Lingga yang terlilit masalah kemiskinan, gizi buruk, tidak mendapat kesempatan pendidikan, pengangguran, masalah infrastruktur yang belum mengalami perubahan yang signifikan.

“Kue pembangunan selama 12 tahun usia Kabupaten Lingga belum dirasakan oleh semua masyarakat Lingga. Lebih banyak kue pembangunan itu dinikmati oleh para pejabat dan anggota dewan terhormat. Yang hidup sejahtera justru para pejabat dan anggota dewan. Lihat saja bagaimana perubahan hidup para pejabat di Lingga selama 12 tahun usia Kabupaten ini. Para pejabat sebagian besar memiliki mobil mewah dan rumah mewah. Hal yang sama juga para anggota dewan terhormat yang katanya sebagai wakil rakyat, hidupnya berubah jadi mewah. Ini semua akarnya adalah soal kepemimpinan (leadership). Para pemimpin di Lingga bukan mengedepankan semangat patriotisme tetapi semangat perutisme. Yang diutamakan adalah masalah perut, bukan masalah kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Lingga,” ujarnya.

Dikatakan Bayu lagi, dirinya sangat berharap siapa pun yang memimpin Lingga kedepannya harus mengabdikan diri secara total untuk kepentingan masyarakat Lingga secara keseluruhan, bukan kelompok atau partai politik pengusung.

Secara khusus, Bayu menyoroti masalah infrastruktur jalan di Lingga yang masih dalam kondisi memprihatinkan.

“Masih banyak desa di Lingga yang belum tersentuh akses transportasi. Jalan yang dibangun kualitasnya tidak baik, hanya bertahan tiga bulan lalu rusak kembali. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik. Persoalan pendidikan dan gedung sekolah yang rusak. Semua persoalan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” ujar pemuda kelahiran Sungai Pinang ini.

Bayu tidak mempersoalkan pemimpin Kabupaten Lingga ini nantinya berasal dari putra/putri asli Lingga atau bukan, yang penting seorang pemimpin harus memiliki kapasitas, kompetensi dan kemampuan memimpin dan membawa masyarakat Lingga lebih maju dan sejahtera.

“Kita ini kan berada di dalam bingkai NKRI. Tidak boleh ada pemikiran dikotomi pribumi dan nonpribumi. Siapa pun, boleh menjadi pemimpin di Kabupaten ini asalkan warga NKRI,” katanya.

Bayu mengatakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, mengharuskan seorang yang mau mencalonkan diri untuk menjadi Bupati dan wakil Bupati, harus memiliki tim sukses dan partai politik pengusung.

“Namun, perlu diingat, setelah terpilih, seharusnya tidak boleh lagi dikendalikan oleh tim sukses dan partai politik pengusung, tetapi dikendalikan oleh rakyat. Seorang pemimpin, dalam hal ini Bupati, harus secara total mengabdi untuk masyarakat,” ujarnya

“Siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Lingga, saya berharap dia bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU No 25 tahun 2009 bisa terselenggara dengan baik,” tuturnya lagi.

Dia menilai, pemerintahan sekarang tidak maksimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, hal itu dapat diamati melalui penempatan pejabat SKPD yang kurang sesuai dengan kemampuan maupun basic keilmuan oknum masing-masing PNS.

“Saya yakin, kalau tata kelola pemerintahan ini mampu diwujudkan, maka tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan dalam memeroleh segala sesuatu yang seharusnya memang jadi haknya,” tegasnya.

Dia menambahkan, siapapun calon Bupati Lingga saat ini, yang jelas harus memiliki integritas dan menyadari bahwa dirinya merupakan figur pelayan publik. Bukan seorang raja yang harus dilayani.

“Selama ini yang terjadi demikian. Bupati itu seperti raja. Selalu dilayani para PNS karena dia memiliki kekuasaan. Padahal alangkah indahnya ketika dia menggunakan kekuasaan itu untuk menyelamatkan masyarakat kecil dan yang terpinggirkan,” pungkas pemuda asli daerah itu.