Politik Uang Dominasi Pilkada Lingga, Selebihnya Popularitas.

LINGGA - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang berlangsung secara serentak 9 Desember 2015, di Kabupaten Lingga, dinilai sangat melenceng dan mengotori proses demokrasi. Mulai dari politik uang yang dilakukan oleh para calon, tim sukses bayangan sampai masyarakat itu sendiri.

Penilai tersebut dilontarkan seorang Dosen Sosiologi STISIP-BTM, Herman Bastian, S.Sos saat dirinya mengawasi jalannya politik pilkada di Lingga mulai dari awal hingga hari H, serta meninjau langsung salah satu TPS yang ada di Lingga.

Herman mengatakan, kotor dan melencengnya proses demokrasi di Lingga ini diakibatkan kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat selama ini, sehingga politik uang (money politic) masih mendominasi jalannya Pilkada di Lingga ini dan selebihnya popularitas dari para Calon.

"bisa dikatakan seluruh daerah kota maupun daerah pelosok pulau di Kabupaten Lingga ini terjadi money politic. Apalagi pemberitaan baru ini sebelum hari H para tim-tim setiap pasangan calon ada yang menaburkan uang dengan jumlah Rp.300.000 sampai dengan Rp. 500.000 dan ada juga yang membagikan selebaran kain potong serta kartu BPJS," tuturnya.

Dikatakan Herman, hal semacam ini lah yang selalu membuat pembodohan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akan menilai ada uang baru memilih, jika tidak ada tidak akan memberikan suara. Di tambah lagi secara sosial mengajarkan masyarakat untuk bertindak curang dalam mendapatkan sesuatu, sehingga akan berdampak pada konflik sosial dan kecemburuan sosial yang akan terjadi ditengah masyarakat.

" oleh sebab itu pendidikan sangat penting yang harus menjadi PR pemerintahan Lingga baru selanjutnya siapapun itu," tuturnya.

Herman menjelaskan, mendominasinya politik uang di Lingga ini dalam mencapai sebuah tampuk kepemimpinan disebabkan dari masyarakat Lingga yang kebutuhan ekonominya masih sangat rendah. Dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Apalagi kondisi tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang dan money politic pun menjadi ajang para lapisan masyarakat untuk berebut uang.

"mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan berupa suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Ah yang penting kami dapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, itu lah yang sering terjadi dan diucapkan masyarakat selama ini," kata Herman.

Kemudian Herman melanjutkan, sebagian dari masyarakat di Kabupaten Lingga ini masih rendah akan pengetahuan tentang politik. Apalagi dengan kondisi geografis di Lingga yang terdiri dari pulau-pulau

kecil dihuni oleh masyarakatnya, tidak semua tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik.

Itu semua, Herman katakan disebabkan karena tidak adanya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilukada sekarang ini, masyarakat tersebut akan bersikap acuh tak acuh dengan pemilu.

"Kondisi seperti ini lah menyebabkan maraknya politik uang di Lingga. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Sehingga politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Padahal mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri." papar Herman.

Selanjutnya, kebudayaan yang marak terjadi di tengah masyarakat Lingga ini masih sangat kental yaitu "saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak." Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri para sebagian masyarakat Lingga.

Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap Calon bupati yang memberi uang.

"ini lah yang patut disayangkan, kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para kandidat Cabup untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai," tuturnya.

Untuk itu, Herman berharap kedepannya peran pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi, agar tidak ada lagi yang namanya pembodohan terhadap masyarakat yang SDMnya masih rendah, dan mudah-mudahan pemilu di Lingga ini berjalan sesuai azasnya.

Kepada pemimpin Lingga yang baru terpilih supaya menjalankan visi dan misinya dengan sebenar-benarnya, dan kita juga sebagai masyarakat harus mengontrol perjalanan roda pemerintahan Lingga agar tidak terjadi praktik penyimpangan korupsi.

"Yang jelas dapat menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Secara lebih luasnya Kabupaten Lingga harus memiliki daya saing dalam mengembangkan wilayahnya.  Jika perlu, melakukan studi banding ke wilayah/kota lainnya guna pengembangan Kabupaten Lingga kedepannya. Dan perlu saya tegaskan praktek money politik ini tidak hanya terjadi di Lingga namun diseluruh Indonesia ," harapnya.