Ketua LSM Lentera : Bupati Lingga Terpilih Tidak Boleh Utamakan Kepentingan Golongan
LINGGA - Ketua LSM Lentera Lingga Erik Satriawan berharap pada pemimpin terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik, dan tidak mementingkan kepentingan kelompok dan golongan, karena bupati dan wakil terpilih adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
"Kita tetap melakukan kontrol sosial, siapapun yang terpilih itu pilihan terbaik masyarakat. Bupati dan wakil terpilih harus berjiwa besar, meski berbeda pandangan dalam pilkada, bukan berarti harus berpecah belah, tapi itulah yang namanya demokrasi. Pemenang harus merangkul semua komponen, supaya kita bersatu dalam pemikiran untuk bisa keluar dari kesulitan yang di alami Kabupaten Lingga sekarang ini," kata Erik Satriawan, Minggu (13/12).
Dari LSM Lentera Lingga dia juga berharap, perubahan terhadap Kabupaten Lingga bukan hanya perubahan ekonomi saja, paling utama perubahan tenaga ahli dalam struktur pemerintahan yang sekarang ini di anggapnya kurang maksimal.
"Tantangan bupati dan wakil bupati kedepan cukup besar, karena akhir-akhir ini, persoalan Kabupaten Lingga sangat terpuruk, terutama mengalami defisit anggaran telah membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap penerintah daerah, hal ini perlu sekali ada pembenahan," ujarnya.
Untuk itu, dia mengusulkan supaya bupati terpilih dapat kiranya mendudukkan orang-orang di posisi
strategis adalah orang-orang yang berkompeten, yang mampu melakukan perubahan. Sangat perlu sekali dilakukan uji kalayakan dan kepatutan pejabat (Fit and Prover Test) sebelum menduduki suatu jabatan.
"Jadi mereka-mereka (para pejabat) betul-betul bekerja dan bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi yang di berikan. Mereka tidak hanya duduk makan gaji tapi tak mampu bekerja. Kita usulkan, lelang jabatan adalah salah satu solusi terbaik, untuk mencari orang yang berkompeten," celetuknya.
Warga sangat menaruh harapan besar di pundak bupati dan wakil bupati terpilih sekarang ini, karena banyak persoalan yang harus di selesaikan. Mereka berharap, bupati dan wakil bupati dapat menjalankan program pro rakyat, yang selama ini di anggap belum maksimal.

