Lenturnya Sistem Birokrasi Bagi Pejabat Aparatur Negara

Proses pembuatan surat dan kelengkapan negara di berbagai wilayah semakin di persulit dan dilakukan bertele-tele.Dan dalam hal ini,terdapatnya sistem birokrasi yang merupakan alat aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan

pemerintahan.Birokrasi memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birokrasi. Dengan posisi dan kemamampuan besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha.

Birokrasi dengan aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.Keadaan Birokrasi yang ada di berbagai wilayah masih sangat memprihatinkan sekali.Dan tahapan pengerjaannya pun belum dilaksanakan secara efektif,efisien dan transparan.

Seperti contohnya ada saja oknum yang melakukan tindakan penyelewengan seperti menjadi calo yang berada dalam institusi tersebut , seperti halnya kejadian membuat Kartu Tanda Penduduk , yang dimana tahap pengerjaan nya tidak terlalu makan waktu yang lama, tetapi dimana kurangnya permainan uang , maka tahap pembuatan tersebut akan berjalan secara lama dan lambat dan pula dikatakan akan alasan yang tidak masuk akal.Lalu timbul pertanyaan , siapa yang seharusnya disalahkan dalam permasalahan ini ? Apakah hanya oknum yang melakukan tindakan penyelewengan ini , ataukah kepada kaum yang melakukan tindakan menggunakan jalan pintas permainan uang ini ? Permasalahan yang menjadi pihak yang bersalah tiada kunjung habisnya.

Karena disini manusia juga membutuhkan segala sesuatu yang instan dan cepat.Tetapi bagaimana disisi lain yang dimana masyarakat membutuhkan kejelasan akan sistem kerja tersebut. Dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk dan menyimpang.

Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat aparatur negara dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele,yang dimana tahap pengerjaan jika diajukan aparatur mudah dan cepat, tanpa harus menunggu lama seperti hal nya masyarakat biasa.Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan kepada pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memperbaharui sistem birokrasi yang ada dalam penyediaan pelayanan publik, seperti memperbaiki infrastruktur yang ada, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kenyamanan masyarakat.Selain itu, dalam menghadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial di dalam birokrasi tersebut.