Kepri Perlu Solusi Atasi Anjloknya DBH
TANJUNGPINANG (KEPRI) - DUA tahun terakhir ini yakni 2015-2016, APBD Pemprov Kepri dan 7 kabupaten/kota di Kepri terjun bebas. Penyebabnya, adalah menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas.
Untungnya, Kepri masih terbantu dengan meningkatnya Dana Desa (DD) dari APBN untuk 2016. Tahun 2015 lalu, Dana Desa se-Kepri sekitar Rp 79 miliar. Tahun 2016 ini naik menjadi sekitar Rp 177 miliar.
Kabupaten Lingga yang disebut daerah paling tertinggal di Kepri menjadi daerah yang paling banyak kena imbas defisit anggaran tersebut. Sektor swasta tidak banyak membantu. Sehingga, Dana Desa menjadi salah satu harapan agar daerah itu tidak stagnan ekonomi dan pembangunannya.
Untuk tahun depan, setiap desa menerima DD sekitar Rp 565,64 juta hingga Rp 600 juta. Dana sebanyak ini sudah bisa menjadi stimulus perekonomian desa karena bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemprov Kepri Buralimar mengatakan, dengan besarnya Dana Desa yang disiapkan di APBN, maka pembangunan Kepri dari daerah paling tertinggal pun ikut bangkit.
Selama ini, daerah berlomba-lomba menjadikan wilayahnya menjadi kelurahan. Sekarang, dengan UU tentang Desa, membuat wilayah pedesaan mendapat perhatian penuh karena sudah ada alokasi Dana Desa untuk mereka dari APBN.
”Sehingga tak heran jika desa menjadi primadona nanti. Bayangkan saja, setiap tahun desa itu akan mendapatkan anggaran tersendiri sama seperti kabupaten dan provinsi yang mengelola anggaran sendiri. Kelurahan bisa kalah jauh nanti,” jelasnya.
Karena itu, kelurahan di Kepri yang memang belum layak jadi kota, sebaiknya diubah menjadi desa. (JPNN/TP)
