Rawannya Politik Di Tengah-tengah Demokrasi

Pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi yang berada diluar Indonesia, khususnya suatu pemikiran yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Namun sebagai suatu praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi sudah diterapkan oleh sebagian masyarakat di nusantara ini jauh sebelum berinteraksi dengan bangsa barat, namun seringkali kita merasa bahwa seolah demokrasi tidak pernah ada di Indonesia.

            Kekuasaan yang kurang melibatkan rakyat dan tidak transparan menyebabkan ketergantungan pemerintahan pada raja dan hitam putih pemerintahan sangat ditentukan olehnya. Untuk itulah anak-anak nusantara berusaha memulai perubahan, mereka tidak semata-mata berjuang untuk membebaskan negaranya dari penjajahan, melainkan juga berusaha membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan, termasuk penjajahan oleh bangsanya sendiri. Dalam kerangka inilah terjadi apa yang disebut dengan luapan kebebasan. Kehidupan politik di Indonesia ditandai oleh naiknya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum ditengah masyarakat.

 Harmoko (2014:100) dalam bukunya mengatakan bahwa,  Orang berharap banyak dari demokrasi. Dengan demokrasi diharapkan keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan kolektif akan mendasar pada pertimbangan publik yang luas. Orang berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan kolektif menjadi lebih rasional. Selain itu, demokrasi sering dianggap akan melindungi kebebasan warga negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Orang begitu percaya kepada sistem politik ini sehingga demokrasi seakan identik dengan kebebasan, hormat terhadap martabat manusia, kesamaan keadilan, keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi dianggap sebagai pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum karena tekanan pada partisipasi, representasi, dan akuntabilitas.

Demokrasi memang tidak menjanjikan perbaikan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan yang makin baik. Sebab sesungguhnya demokrasi tergantung pada kemauan dan kesungguhan untuk menuju kebaikan bersama. Maka perjalanan demokrasi harus selalu dikawal agar mengarah ke kondisi yang lebih baik dan terkontrol, serta menomorsatukan kepentingan publik. Demokrasi hanya akan dapat berjalan dengan baik kalau sesama manusia mempunyai kedudukan yang sama, untuk itu perjuangan dalam menanamkan demokrasi tidak hanya semata-mata mengkritisi sistem kolonialisme dan feodalisme, tetapi juga dibarengi dengan usaha pemberdayaan rakyat. Selama rakyat tidak berdaya baik secara sosial, kultural dan ekonomi, dikhawatirkan rakyat hanya akan dijadikan objek eksploitase dan manipulasi oleh penguasa dengan menggunakan topeng demokrasi.

            Kekhawatiran sebuah negara bahwa demokrasi yang tidak diimbangi oleh kompetensi dan integritas cukup beralasan. Bagaimana kehidupan bermasyarakat dan sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik, kalau rakyat yang belum berdaya dan tercerahkan lebih suka memilih wakil yang hanya disenangi tetapi tidak memiliki kapasitas moral dan keahlian yang memadai. Dalam situasi yang demikian demokrasi justru dapat mengarah pada anarki. Nilai-nilai luhur yang terkait erat dengan demokrasi yaitu kebebasan, kesetaraan, keadilan dan kejujuran serta kebertanggungjawaban sulit terwujud dalam suatu masyarakat yang menganut budaya bisu. Sebuah kebudayaan yang warganya belum mempunyai kedaulatan dalam dirinya.

            Sesungguhnya demokrasi tanpa kebijaksanaan adalah bencana bagi kita semua, Menghadapi situasi semacam itu menyebabkan beberapa anak pergerakan ada yang sampai menolak demokrasi karena kehilangannya nilai-nilai kebijaksanaan. Rakyat secara keseluruhan yang belum  mempunyai kompetisi dan integritas yang memadai mudah terseret pada anarkisme. Hak yang sama pada semua rakyat dapat memunculkan nafsu berkuasa secara berlebihan, yaitu prinsip kemenangan bagi yang terkuat, pengejaran keuntungan, dan sikap mementingkan diri sendiri akan menindas pihak yang lemah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan diantara rakyat akan saling bertengkar tanpa memikirkan kewajibannya. Euphoria demokrasi menyebar kemana-mana. Demokrasi bagi sebagian masyarakat seolah menjadi panacea obat mujarab untuk segala permasalahan bangsa. Sementara keterampilan, pengalaman dan pemahaman elit dan masyarakat tentang demokrasi belum tinggi.

            Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik tergantung pada kemampuan memberi pelayanan yang berkualitas serta tanggap. Banyak yang tanpa kita sadari bahwasannya wakil yang kita pilih selalu melakukan sesuatu dengan dalih yang katanya sebagai pengabdian terhadap masyarakat padahal dibalik itu adalah untuk kepentingan pribadinya juga. Perlu kita jeli melihat terhadap seseorang apakah dia pejabat publik ataukah politisi semata. Pejabat publik ialah seseorang yang memiliki dan mengedepankan integritas serta menampung sisi demokrasi masyarakat yang pada akhirnya dapat mengambil keputusan dalam kerangka pelayanan publik. Namun dilain hal seringkali ketika demokrasi itu berjalan namun politisasi itupun berjalan seiringnya, mesti adanya pemisahan-pemisahan tersebut dimulai dari adanya kesadaran etika dan moral yang demikian bisa mempertanggung jawabkan pengguaan wewenang yang diemban dalam memperhitungkan kebutuhan publik.

            Pada dasarnya kekuasaan itu memanglah memikat, namun mempesona kekuasaan itu bisa berubah tatkala komitmen rapuh pada nilai-nilai pelayanan publik dan demokrasi. Politik pencritaan melahirkan rasa terlalu percaya diri yang biasanya muncul karena pejabat publik menjadi pusat perhatian, kekuasaan memberi status dan kepuasan sehingga sulit baginya untuk mengambil jarak terhadap kepentingan dirinya dan melawan keyakinan untuk lebih mengutamakan kepentingan publik yang berasal dari suara-suara berkebutuhan melalui proses demokrasi. Mekanisme demokrasi mengandalkan pada kesadaran pribadi sebagai bentuk tanggungjawab dalam mengendalikan penyalahgunaan, maka demokrasi yang kuat berguna menjadi rambu-rambu serta batasan negatif di pemerintahan.