MPR-RI Kembali Akan Mengatur dan Menetapkan GBHN di Indonesia

Diterbitkan oleh pada Ahad, 5 Juni 2016 17:44 WIB dengan kategori Makassar dan sudah 1.005 kali ditampilkan

MAKASSAR - Sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara oleh anggota DPR-MPR-Ri H. Syamsul Bachri, M.Sc (Wakil Ketua Komisi IX). dalam sosialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di kampus Univ. Pejuang Republik Indonesia minggu (05/06/2016). terkininews.com

Dia paparkan pada tahun kemarin dia hadir di makassar dengan agenda inspeksi terhadap obat dan makanan yang pada jelang ramadhan memang marak kejanggalan kejanggalan terhadap barang penjualan obat dan makanan. 

Kali ini dengan agenda sosialisasi 4 pilar kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang di sampaikan pada segenap mahasiswa (UPRI),"inti dari kegiatan ini juga sebagai moment bertemu dengan sahabat lama" tandas dia dengan kelakar. 

Menurutya pula dalam pidato 4 pilar berkebangsaan dan bernegara bahwa masih banyak anggota DPR dan MPR yang belum bisa mencerminkan 4 pilar tersebut. 

Di sela usai kegiatan sosialisasi diapun menyampaikan bahwa hal seperti ini memang adalah program pemerintah melalui MPR yang gencar dilakukan beberapa tahun ini agar pemahaman dan pengertian masyarakat dan prilaku mengenai 4 pilar tidak meredup."terang dia. 

Dia juga berdialog dengan jajaran aktivis akademika fakultas tentang 4 pilar yaitu Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, ada beberapa masukan,"sambungnya 

Dalam dialog bersama siknitas akademika (UPRI) salah seorang menyampaikan saran kepada anggota DPR-MPR-Ri H. Syamsul Bachri, M.Sc Wakil Ketua Komisi IX, agar sekiranya MPR kembali menetapkan GBHN agar supaya menjadi acuan bagi kemajuan pembangunan dari satu presiden ke presiden berikutnya. 

Tidak seperti sekarang ini presiden dan wakil presiden seolah olah terputus dan masing masing menjalankan visi misinya, sehingga dari satu periode ke periode berikutnya tidak sejalan. 
kemudian lembaga lembaga negara yang di beri amanah juga terkesan jalan sendiri sendiri dan tak ada kerangka GBHN yang mengikat sebagai laporan kepada MPR sekali setahun. 

Ada juga masukan bahwa 4 pilar tersebut sebaiknya di tuangkan dalam kurikulum pendidikan agar masyarakat mulai dari anak anak sampai dewasa dapat secara langsung mendapat materi dan pemahaman 4 pilar tersebut. Ungkap dia 

Lebih jauh dia menegaskan bahwa saat Ini MPR sudah bulat untuk kembali mengatur dan menetapkan GBHN.(*)