Direktur PMD Harap Pendamping Desa Lebih Militan Kawal Program Kemendes

Diterbitkan oleh Adhie pada Selasa, 9 April 2019 16:24 WIB dengan kategori Makassar dan sudah 913 kali ditampilkan

MAKASSAR, -- Sosialisasi Pengawalan dalam Penyaluran dan Pemanfaatam Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan melalui rilis kepada media bahwa Dana Desa perlu dikawal sampai tuntas agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sesuai harapan masyarakat.

Keterlibatan semua stakehokder Desa, OPD terkait, Pendamping Desa dan masyarakat Desa digelar dan dikemas dalam acara yang dibuka Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi Makassar,

Sosialisasi tersebut juga dihadiri Setda Sulawesi Selatan, Jajaran Kejaksaan, Kepala Desa dan Perwakilan Pendamping Desa Se-Sulawesi Selatan dan digelar selama 3 hari sejak tanggal 8 hingga 10 April 2019 di hotel Claro Makassar

Direktur PMD, M. Fachri berharap agar Pendampingan Desa lebih militan dalam mengawal program Kementerian Desa, dan pro-aktif dalam menggandeng stakehokder lainnya dalam mengawal Dana Desa hingga tuntas.

"Pendamping Desa sangat diperlukan untuk mengawal Desa dan Dana Desa sesuai PP, dan menggandeng stakeholder Desa, OPD, pegiat Desa dan pihak terkait lainnya untuk suksesnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa", kata Fachri. Selasa (9/4/2019) terkininews.com

Fachri juga berharap, gerakan pengawalan desa ini harus dimulai oleh semua unsur OPD terkait  untuk menyelesaikan secara teknis permasalahan di Desa. Salah satu cara yang paling efektif, lanjutnya adalah dengan menfasilitasi komunitas masyarakat Desa untuk partisipasi dalam proses pembangunan di Desa.

"Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Pendamping Desa hendaknga mampu meningkatkan  partisipasi masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat miskin,  pengangguran dan difable dalam Musdes", tegasnya.

Fachri meyakini, forum musyawarah Desa menjadi  gerbang utama bagi masyarakat untuk membuka mimpi-mimpi mereka dalam menentukan prioritas pembangunan di Desa. Tambahnya

Terkait peran kejaksaan dan penegak hukum, Fachri berharap agar mereka melaksanakan tugas sesuai tupoksinya sehingga Desa tetap bekerja sesuai dengan kewenanangannya. Pungkasnya

Jika terdapat pengaduan atas laporan Kepala Desa yang diduga melanggar aturan dalam penggunaan Dana Desa, seyogyanya dilakukan pendampingan dan diberikan arahan bersama APIP sebelum ditindaklanjuti pada proses hukum, Inbuhnya (*)