Investigasi Kasus, Kemensos RI Temui Warga Cari Fakta Kartu Non Peserta PKH
MAKASSAR, -- Menyikapi dan mencari benang merah akar permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bidang terkait Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pembuktian atas adanya oknum Pendamping yang mengeluarkan Kartu Non Peserta PKH di kota Makassar.
Diketahui kedatangan tim Inspektorat Jenderal Kemensos RI Jum'at (4/02/2022) kemarin didampingi langsung Kabid Jaminan Kesejahteraan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Korkot dan para pendamping PKH guna melakukan klarifikasi dan penelusuran adanya Kartu Non Peserta PKH yang beredar
Menurut pria bonsor yang diketahui bernama Widy dari Kementerian Sosial RI langsung melakukan kunjungan terhadap keluarga miskin Peserta PKH yang telah di non aktifkan sepihak dengan alasan alamat tidak ditemukan atau (N/A).
"Iya memang nama bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai peserta PKH yang dalam sistem aplikasi tercatat dengan istilah N/A meski demikian seharusnya pendamping tidak serta merta mengeluarkan kartu tersebut dengan alasan apapun". Kata Widy.
Jelas ini telah melanggar ketentuan dan aturan Kemensos yang tentunya kami akan melakukan proses setelah mengambil keterangan dari warga, kami juga berterima kasih kepada media karena dengan adanya permasalahan ada hikmah ini dapat kami jadikan acuan untuk lebih baik. Terangnya
Lanjut kata dia bahwa dalam hal ini akan melakukan proses dan menindaklanjuti serta berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan data dimana keluarga tersebut memang masih berhak untuk menerima manfaat dari Program PKH Kemensos melalui proses dan prosedur. Kata dia.
Sementara itu saat di telusuri kepada korban peserta PKH yang telah di non aktifkan sepihak dari kepesertaan sebagai penerima manfaat lantaran laporan oknum bahwa alamat tidak ditemukan dan ternyata masih memegang kartu KKS yang aktiv hingga 12/2022.
"Saya awalnya adalah peserta dari tahun 2017 dan mendapatkan manfaat dari program PKH akan tetapi tanpa pemberitahuan dan sosialisasi lebih lanjut saya tiba tiba non aktif dan saya ketahui saat pendaftaran masuk sekolah SMP anak saya dengan jalur Afirmasi, pendamping PKH mengirimi Kartu Non Pesrta PKH."
Dirinya berharap agar saat ini pemerintah dapat kembali mebantu dirinya dan memperbaiki kesalahan data akibat laporan oknum kelompok pendamping PKH yang tidak pernah turun melakukan pengecekan ke Warga yang didampingi.
"Saya berharap dapat kembali terbantukan dengan turunya pihak Kemesos RI yang berkunjung dan melihat langsung keadaan kami"
Terimakasih atas segala bantuan publik dan semua pihak telah mengangkat permasalahan ekonomi yang kami hadapi dengan harapan program PKH dapat lebih menyentuh warga yang benar membutuhkan. (*/)
