Membedah Klaim Sentimen Negatif dan Implikasi Ekonomi dari Potensi Kebijakan Prabowo

Ramadani Sahputra

Mahasiswa STEBI Batam

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah menjadi sorotan media dan analis ekonomi terkait rencana potensial untuk mengubah beberapa indikator dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Salah satu fokus utama adalah penyesuaian batasan defisit dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang dianggap akan dilakukan untuk mendukung pembiayaan janji-janji kampanye, termasuk program makan siang gratis untuk anak sekolah.

Klaim bahwa perubahan ini akan merugikan ekonomi Indonesia dipicu oleh analisis media dan komentar dari lembaga keuangan internasional seperti Morgan Stanley, yang menurunkan peringkat investasinya terhadap pasar modal Indonesia. Mereka mengkhawatirkan bahwa kenaikan defisit dan rasio utang akan memperburuk nilai tukar rupiah serta menambah beban fiskal yang signifikan.

Namun, sebelum mengambil kesimpulan bahwa langkah-langkah ini akan merugikan, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mungkin terlewat dalam diskusi publik.

Pertama, klaim bahwa perubahan ini akan melanggar UU Keuangan Negara perlu dipertanyakan. Meskipun beberapa indikator seperti batasan defisit dan rasio utang tercantum dalam penjelasan pasal, ini bukan berarti tidak mengikat. Penjelasan ini tetap menjadi bagian integral dari interpretasi dan implementasi UU, dan mengubahnya memerlukan proses hukum yang ketat, termasuk persetujuan DPR. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa perubahan ini dilakukan secara sewenang-wenang tidak sepenuhnya beralasan.

Kedua, penting untuk memahami urgensi di balik perubahan ini. Janji-janji kampanye seperti program makan siang gratis bagi anak sekolah memang membutuhkan dukungan finansial yang substansial. Pemerintahan yang baru terpilih perlu menemukan cara untuk membiayai program-program ini tanpa mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang. Peningkatan defisit dalam APBN 2025 bisa menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya dapat mengurangi disparitas ekonomi di Indonesia.

Ketiga, analisis sentimen dari lembaga internasional perlu dinilai secara proporsional. Meskipun penurunan peringkat investasi dari Morgan Stanley bisa mempengaruhi kepercayaan investor asing, hal ini tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur kebijakan ekonomi Indonesia. Evaluasi yang lebih holistik perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan internal pemerintah yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Keempat, stabilitas politik dan keuangan merupakan aspek krusial dalam menentukan arah ekonomi suatu negara. Meskipun ada ketidakpastian terkait rencana baru pemerintahan Prabowo, penting untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan yang baru untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini termasuk membangun komunikasi yang jelas dengan para pemangku kepentingan, termasuk pasar keuangan global, untuk menghindari spekulasi yang dapat merugikan ekonomi domestik.

Kelima, dalam menghadapi kritik dan spekulasi negatif, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan kepada masyarakat serta pasar global. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan memberikan klaim yang jelas serta data yang terverifikasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan menstabilkan sentimen pasar.

Dalam menyikapi isu ini, penting untuk tidak terjebak dalam narasi yang dipicu oleh kekhawatiran tanpa dasar yang kuat. Analisis yang teliti dan pemahaman yang mendalam tentang konteks ekonomi dan hukum Indonesia sangat dibutuhkan. Mengutamakan kepentingan jangka panjang bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam setiap diskusi kebijakan publik.

Dengan demikian, kita perlu melihat perubahan potensial dalam UU Keuangan Negara sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal demi kesejahteraan masyarakat lebih luas, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi. Pemerintah yang baru terpilih perlu memberikan penjelasan yang jelas dan meyakinkan kepada publik dan pasar bahwa langkah-langkah mereka didasarkan pada pertimbangan yang matang dan kepentingan nasional yang kuat.