Gubernur Kepri: Natuna-Anambas Butuh Kewenangan Mandiri untuk Maju

Diterbitkan oleh Redaksi pada Rabu, 23 April 2025 15:11 WIB dengan kategori Advertorial Anambas Natuna dan sudah 320 kali ditampilkan

ADVERTORIAL - TERKININEWS.COM - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA) sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Diskusi Publik yang diadakan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus KKNA (BP3K2NA) di Gedung Sri Serindit, Natuna, Rabu (23/4). Acara ini mengusung tema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan.”

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan serta kendala rentang kendali yang menyulitkan optimalisasi kebijakan di wilayah perbatasan. Menurutnya, pembentukan provinsi khusus akan membuka ruang bagi percepatan pembangunan dan penguatan kedaulatan nasional, apalagi Natuna merupakan salah satu titik strategis di utara Indonesia.

“Saya adalah yang pertama menandatangani dukungan resmi pembentukan Provinsi KKNA. Kita butuh pendekatan pembangunan yang lebih fokus dan terdesentralisasi,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang turut hadir, menyatakan siap mendukung aspirasi ini di tingkat nasional. Ia menyebut tiga alasan utama yang memperkuat urgensi pemekaran: posisi geografis strategis Natuna, potensi sumber daya alam yang besar, dan kebutuhan akan percepatan pembangunan daerah 3T.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar ambisi lokal, tapi juga bagian dari kontribusi Natuna untuk visi besar Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, dari Kepulauan Anambas, Asisten I Pemkab Anambas, Akhmaruzzaman, dalam sambungan daring menyatakan bahwa keterbatasan kewenangan administratif menjadi hambatan besar dalam pengelolaan potensi daerah. Ia meyakini pemekaran akan membawa kemandirian dan percepatan pembangunan di daerah.

Diskusi publik ini juga menghadirkan para akademisi, legislatif, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, memperkuat semangat kolektif untuk menjadikan Natuna dan Anambas sebagai provinsi strategis baru di Indonesia bagian utara.