Ketum dan Sekjen IWO Wakili Organisasi Dalam FGD "Media As Soft Power Diplomacy" Kemlu RI

Diterbitkan oleh Redaksi pada Rabu, 12 November 2025 11:09 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 365 kali ditampilkan

BANDUNG - TERKININEWS.COM - Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Media as Soft Power Diplomacy" pada 10-11 November 2025 di Bandung, Jawa Barat. FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pers Indonesia.
 
FGD hari pertama menghadirkan perwakilan Kemlu, perwakilan RI di luar negeri, Dewan Pers, dan Litbang Kompas. Hari kedua memperluas diskusi dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, serta berbagai komponen ekosistem pers Indonesia.
 
Sejumlah media penyiaran publik seperti Kantor Berita Antara, RRI, TVRI, dan TVRI World turut hadir. Organisasi profesi wartawan diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Organisasi media yang hadir antara lain Asosiasi TV Swasta Indonesia, Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Ikatan Media Online (IMO), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
 
Selain itu, FGD ini juga melibatkan akademisi dan peneliti dari IPB, Litbang Kompas, Perhumas, serta platform generasi muda SiPalingHI.
 
Dirjen IDP Kemlu, Heru Hartanto Subolo, menekankan pentingnya penguatan peran media nasional dalam soft power diplomacy di era hyperconnected. Ia menyoroti bagaimana algoritma media sosial yang mengutamakan engagement dapat memicu misinformasi dan disinformasi, yang berpotensi merusak citra bangsa.
 
“Di era hyperconnected ini, media sosial memungkinkan opini publik menyebar luas dengan cepat. Algoritma yang lebih fokus pada engagement daripada akurasi dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, media nasional harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan penyeimbang informasi,” ujar Heru Hartanto Subolo.
 
FGD ini menjadi langkah strategis Kemlu dalam merespons tantangan misinformasi dan disinformasi yang diidentifikasi sebagai salah satu ancaman global utama.
 
“Laporan Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global terbesar keempat. Ancaman ini dapat memperlebar perbedaan dan menurunkan kepercayaan publik, termasuk terhadap citra Indonesia di mata dunia. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas kita,” lanjut Heru Hartanto Subolo.
 
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, melalui zoom menyampaikan apresiasi atas peran penting media massa dalam menyuarakan citra positif bangsa.
 
“Media adalah ‘koki digital’ yang menyajikan citarasa dan keramahan Indonesia kepada dunia. Kita harus memanfaatkan semua platform untuk menghubungkan Indonesia dengan audiens global, membangun kredibilitas, kebenaran, dan kepercayaan,” kata Fifi Aleyda Yahya.
 
Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, menyampaikan bahwa IWO dengan jaringan media online anggotanya siap menjadi agregator berita yang terstruktur dan masif.
 
“Dengan kerjasama yang solid antar anggota, kami dapat menayangkan isu soft power diplomacy secara serempak dengan teknik SEO yang terstruktur, sehingga lebih mudah terbaca oleh algoritma,” kata Dwi Christianto.
 
Sekretaris Jenderal IWO, Telly Nathalia, menambahkan bahwa IWO telah aktif melakukan diplomasi di berbagai forum internasional, seperti Astana Think Thank Forum 2025 dan ASEAN Media Forum 2025.
 
“Kami berupaya berbagi pengalaman IWO dalam soft power diplomacy sebagai bagian dari nano power diplomacy, serta berkontribusi dalam penyusunan draf usulan FGD,” ujar Telly Nathalia.
 
FGD ini juga menghadirkan praktisi pers dan akademisi seperti Usman Kansong dan Prita Laura sebagai narasumber. (Sholeh).