Bupati Tegal Pastikan Penanganan Bencana Padasari dan Pemulihan Wisata Guci Tuntas Sebelum Lebaran

Diterbitkan oleh Redaksi pada Selasa, 17 Februari 2026 05:42 WIB dengan kategori Kota Tegal Tegal dan sudah 200 kali ditampilkan

TEGAL - TERKININEWS.COM - Melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mempercepat tahapan penanganan bencana serta pemulihan kawasan wisata andalan Guci. Hal ini disampaikan Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pertemuan koordinasi di Rumah Dinas Bupati, Senin (16/02/2026).
 
Bupati mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah pusat terkait penanganan situasi darurat, terutama pada kasus tanah bergerak di Desa Padasari yang telah mempengaruhi kehidupan ribuan warga setempat.
 
“Kami mengutamakan penanganan di wilayah Padasari mengingat banyaknya pengungsi yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar setiap harinya. Target kami, pembangunan hunian baru dapat selesai sebelum momen Lebaran tiba,” paparnya.
 
Mengenai penyediaan lahan untuk relokasi, Pemkab Tegal masih dalam tahap menunggu hasil analisis geologi dari Universitas Gadjah Mada terhadap lahan milik Perhutani. Sebagai langkah antisipatif, pihak daerah telah mempersiapkan lahan alternatif seluas sekitar delapan hektare di wilayah Slawi.
 
Tak hanya fokus pada penanganan bencana, Bupati juga menekankan perlunya mempercepat pemulihan sektor pariwisata, khususnya kawasan Guci agar dapat kembali menjadi destinasi wisata utama yang dapat menarik pengunjung ke Kabupaten Tegal. Ia berharap kementerian terkait dapat memberikan dukungan untuk mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur di kawasan tersebut.
 
Pertemuan koordinasi juga membahas berbagai upaya untuk menyediakan hunian bagi warga terdampak, mulai dari pembangunan hunian sementara (huntara) hingga skema rumah mandiri yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
Dalam arahan yang disampaikannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor yang terpadu menjadi kunci utama dalam penanganan bencana darurat. Semua instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis agar tanggapan penanganan dapat berjalan dengan cepat dan tepat.
 
“Kerjasama seperti ini perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat dan komunikasi yang efektif, seluruh proses penanganan akan menjadi lebih optimal,” ucapnya.
 
Muzani juga memberikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan Pemkab Tegal serta dukungan dari berbagai kementerian terkait. Ia menyampaikan rencana pembangunan 588 unit huntara yang diharapkan selesai sebelum Idulfitri, serta skema rumah mandiri dari BNPB sebagai alternatif untuk mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
 
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama BNPB Rustian menjelaskan bahwa rumah yang mengalami kerusakan berat dan berada dalam satu kawasan akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, BNPB akan memfasilitasi pembangunan melalui skema rumah mandiri di atas lahan masyarakat yang telah dinyatakan aman dari risiko bencana.
 
“BNPB siap membangun satu hingga beberapa unit rumah mandiri sesuai dengan ketersediaan dan tingkat keamanan lahan. Skema ini telah terbukti efektif dan telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia,” jelasnya.
 
Ia menambahkan bahwa baik huntara maupun hunian tetap yang akan dibangun memiliki spesifikasi tipe 36. Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah diminta untuk segera menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang menjadi syarat utama dalam pengajuan hibah dari pemerintah pusat.
 
“Jika dokumen tersebut dapat disusun dengan segera, proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat karena data lokasi dan Detail Engineering Design (DED) telah siap digunakan,” tambahnya.
 
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pemulihan sarana pendidikan keagamaan yang terdampak, termasuk pondok pesantren di Desa Padasari, agar dapat memperoleh dukungan pembangunan kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada. (Sholeh)