Wujudkan Tata Kelola Tepat Sasaran, Pemkab Tegal Siap Jalankan Uji Coba Digitalisasi Bansos
TEGAL - TERKININEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Tegal menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program uji coba (piloting) digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat aspek transparansi, efektivitas, serta akurasi data agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, saat menerima kunjungan kerja dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Rumah Dinas Bupati, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri pada rapat sosialisasi sebelumnya di bulan Februari 2026. Kabupaten Tegal resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang terpilih untuk melaksanakan perluasan program transformasi digital ini.
Dalam kesempatannya, Bupati Ischak menilai bahwa digitalisasi adalah kunci untuk memperbaiki sistem tata kelola bansos di daerah. Ia menegaskan pentingnya teknologi untuk menjawab dinamika yang sering terjadi di lapangan.
“Melalui sistem digital, penyaluran diharapkan jauh lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Selama ini, persoalan data penerima manfaat sering menjadi perhatian dan polemik di tingkat desa, sehingga inovasi ini sangat dinanti,” ujar Ischak.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap berkoordinasi penuh lintas perangkat daerah serta bersinergi dengan pemerintah pusat demi kelancaran program.
“Kami siap menerima segala arahan dan masukan. Harapannya, uji coba ini berjalan sesuai target dan menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Muhammad Nuh Al Azhar, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya di sektor perlindungan sosial.
Penerapan dilakukan secara bertahap melalui uji coba di beberapa daerah untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara nasional.
“Mengingat luasnya wilayah Indonesia, pendekatan piloting ini dinilai paling efektif untuk meminimalisir kendala teknis di lapangan,” jelasnya.
Adapun skema digitalisasi ini mencakup proses registrasi berbasis data kependudukan, verifikasi kelayakan melalui integrasi data lintas kementerian/lembaga, hingga mekanisme pencairan dana secara elektronik.
Sistem ini dirancang khusus untuk menekan potensi kesalahan penyaluran, baik yang menerima padahal tidak berhak (inclusion error) maupun yang berhak tapi tidak menerima (exclusion error).
Melalui pertemuan ini, kedua pihak juga membahas kesiapan infrastruktur teknis dan pembagian peran. Sinergi yang kuat ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pelayanan sosial yang lebih modern dan berkualitas di masa depan.(Sholeh)
