JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan Republik Indonesia sepakat untuk memperkuat sinergi dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengakhiri masa peralihan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, dari Bappebti kepada OJK. Pengakhiran masa transisi peralihan tersebut
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Pasar modal Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan informasi yang semakin tinggi. Seiring bertambahnya jumlah investor ritel dan meningkatnya aktivitas perdagangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan untuk kemudahan transaksi
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagai
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri akan bertransformasi menjadi partai politik pada tahun 2026. Deklarasi tersebut dilakukan usai pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Rakyat. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid,
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana pasar modal berupa transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta, Tbk (SWAT) dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Perkara tindak pidana
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri perasuransian, penjaminan dan dana pensiun yang kuat, tumbuh dan berdaya saing. Komitmen dimaksud terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk perkuat kolaborasi penanganan penipuan (scam). Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Bareskrim Polri yang ditandatangani
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong keterbukaan informasi bidang pasar modal kepada publik untuk semakin memperkuat pengawasan pasar modal Indonesia melalui perluasan fitur pelaporan kepemilikan saham, perubahan kepemilikan saham, dan aktivitas penjaminan saham melalui
JAKARTA - TERKININEWS.COM - PDI Perjuangan secara resmi menyatakan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintah dan memilih menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Sikap politik tersebut merupakan keputusan Rakernas I PDIP 2026 yang ditegaskan sebagai upaya menjaga demokrasi tetap berjalan
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (POJK 31/2025). Penerbitan POJK 31/2025 bertujuan untuk memperkuat
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Pada 2025, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 4,9 persen, melampaui target yang ditetapkan. Memasuki 2026, Wakil Presiden Gibran
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Pemeriksaan fokus mendalami keterlibatan Penyelenggara
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menanti itikad baik sejumlah biro travel haji untuk mengembalikan dana yang diduga terkait dengan kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. KPK meminta para pihak tidak ragu untuk menyerahkan
