Basdir: Pemotongan Insentif RT Karena Kurang Indikator Atau Ada Indikator Lain

Diterbitkan oleh Adhie pada Ahad, 31 Maret 2019 13:03 WIB dengan kategori Headline Makassar dan sudah 780 kali ditampilkan

MAKASSAR - kembali menyeruak perlakuan intervensi dari oknum pemerintahan yang dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap perangkat daerahnya. Minggu (31/3/2019) terkininews.com

Kondisi tersebut kini bergejolak di daerah walawalaya oleh sembilan ketua RT yang pertanyakan kekurangan insetif serta janji Walikota yang akan membayarkan insentif sebesar 1 juta rupiah.

Sebelumnya diketahui bahwa memang insentif RT/RW bervariatif dari 250 ribu hingga 1 juta rupiah yang digolongkan kedalam 9 indikator penilaian. Akan tetapi 9 RT di kelurahan walawalaya sangatlah tidak realistis yang dalam kasat matapun lorong tersebut telah memenuhi unsur penilaian.

Bertemu dengan 9 ketua RT di Walawalaya nggota DPRD Kota Makassar, Basdir SE pun kembali mempertanyakan soal polemik pemotongan insentif sejumlah RT/RW selama 3 bulan terakhir.

Menurut Basdir bahwa janji pemerintah kota (Pemkot) Makassar dalam hal ini WaliKota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan memberikan Rp1 juta per bulan. Namun, nyatanya ada sejumlah RT/RW hanya menerima Rp200 ribu lebih per bulannya.

"Kalau ada RT/RW yang tidak menerima satu juta itu, pertanyaannya dialihkan kemana anggaran itu? Apakah dialihkan untuk kepentingan lain?," ujar Basdir kepada Wartawan, Sabtu kemarin.

Menurut Legislator Partai Demokrat itu, sebelumnya Danny Pomanto sudah menjanjikan akan memberi insentif kepada RT/RW secara full dan merata untuk bulan Januari, Februari dan Maret.

"Tapi faktanya tidak demikian, saya khawatirnya 9 indikator itu bukan lagi standar utama, tetapi ada lagi indikator tambahan," tandas Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar ini.

Basdir menduga, insentif RT/RW dipotong karena ada indikator lain yang diwajibkan setiap Kelurahan untuk bisa dipenuhi, sehingga menurutnya, gaji tersebut akan diberikan full.

"Kalau dulu kita support lorong garden, tapi kalau ada lorong lain yang diwajibkan oleh Lurah, menurut saya itu sudah tidak becus. Loh ini uang rakyat, bukan uangnya partai politik," tegasnya.