DPRD Kepri Minta Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi Pegawai PPPK
TANJUNGPINANG - Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau Hanafi Ekra berharap wacana menonaktifkan pegawai honorer dikaji secara mendalam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dia berharap pemerintah pusat bisa mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kita perhatikan di daerah-daerah atau di pulau-pulau utamanya di Kepulauan Riau membutuhkan sekali guru atau pegawai honorer, jika ini tidak diperhatikan benar-benar oleh pemerintah pusat tentu memberikan dampak buruk kepada pendidikan di pulau yang ada di Kepualauan Riau," kata Hanafi Ekra.
Menurut politisi PKS ini, jika wacana nonaktif pegawai honorer itu untuk mem PPPK kan pihaknya sangat setuju.
"Jika ingin mengangkat guru honorer menjadi pegawai PPPK kita sangat setuju, tapi kalau mau menonaktifkan tanpa memberikan solusi tentu wacana itu harus dipikir-pikir kembali untuk mengeksekusi kebijakan nonaktif pegawai honorer tersebut," kata Hanafi Ekra.
Menurutnya, masih banyak ditemukan honorer yang jadi guru itu habis usianya untuk mengabdi tanpa status yang jelas.
"Pegawai honorer utamanya guru di pulau-pulau masih kita jumpai ada yang sudah berumur tapi pengabdiannya tidak diragukan lagi, pemerintah idealnya harus menyisir guru atau pegawai honorer yang benar-benar kompeten dan diangkat jadi Pegawai PPPK," tegas Hanafi Ekra.
