Komisi IV DPRD Kota Batam Bersitegang Dengan PT EMI Prihal PHK Sepihak

Diterbitkan oleh Saiful pada Sabtu, 27 Maret 2021 11:52 WIB dengan kategori Batam Headline dan sudah 493 kali ditampilkan

BATAM – terjadi perdebatan antara Komisi IV DPRD Kota Batam dengan pihak PT EMI prihal kisruh PHK sepihak yang menimpa sejumlah karyawan (26/03/2021).

Dalam mediasi tersebut DPRD Kota Batam mengundang perwakilan dari beberapa perusahaan seperti PT. Eka Surya Mechatronic International, PT. Emi International, PT Terang Abadi Batam. Selain itu sejumlah karyawan yang terlibat sengketa dengan perusahaan tersebut juga diundang pada rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Pekerja atas nama Marisi Malau, Suriwati Manao. Rosa Delima, Ervian, Ririn Juli Fiorentina, merupakan karyawan yang bekerja di 3 perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya. Telah bekerja di perusahaan secara berkala namun salinan kontrak tidak pernah diberikan oleh pihak perusahaan.

Kericuhan terjadi pada RDPU tersebut. Anggota DPRD Kota Batam, Muchammad Mustofa yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan hal tersebut dipicu tidak kooperatifnya pihak PT Emi dalam menyikapi RDPU tersebut.

“Kami menilai Pihak Perusahaan (PT EMI) tidak ada niatan serius untuk menyelesaikan masalah ini. Baik ketika kunjungan Komisi IV DPRD Kota Batam ke perusahaan beberapa waktu lalu maupun pada RDPU Hari ini. Terus terang kami agak menyayangkan pihak perusahaan tidak sedikitpun membawa dokumen yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah ini. Dan malah beralasan tidak tahu. Padahal sudah kami ingatkan pada saat kunjungan Komisi IV ke perusahaan beberapa waktu lalu”. Kata Mustofa.

Mustofa juga menjelaskan kisruh ini sudah diupayakan mediasi oleh Disnaker kurang lebih satu tahun yang lalu. Hingga terbitlah aturan Nomor B.72 /TK-4/PPHI/I/2020. Dari hasil anjuran tersebut menyatakan bahwa akibat phk maka para pekerja berhak untuk memperoleh pasangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak pasal  156 ayat 4 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Namun pihak perusahaan mengaku tidak mengetahui aturan yang dikeluarkan oleh Disnaker tersebut.

“Hal ini tentu memicu kekecewaan kami. Kami kemudian menghadirkan bukti dengan menghubungi pihak Disnaker apakah perusahaan belum di beri tahu tentang anjuran tersebut. Tapi hal itu tentu di bantah oleh Disnaker sehingga pihak perusahaan tidak mungkin lagi berkelit” kata Mustofa.

Selain kisruh PHK sepihak, rdpu itu juga memidiasi terkait upah lembur yang tidak dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan Disnakertrans. Provinsi Kepri telah mengeluarkan surat penetapan pengawas ketenagakerjaan, tenaga kerja dan transmigrasi Prov. Kepri no 700/034/DTKT-4 BTM/II/2020 tentang perhitungan dan penetapan pembayaran upah kerja lembur. Namun perusahaan kembali dinilai tidak berupaya menyelesaikan masalah ini. Dan hal tersebut di respon dengan tegas oleh Komisi IV.

“kami harap pihak perusahaan tidak main-main dengan hak pekerja, dan kami berkomitmen untuk mendampingi para karyawan agar haknya terpenuhi” tegas Mustofa.