Peresmian Perdagangan Karbon Internasional
JAKARTA - 20 Januari 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui IDXCarbon di Main Hall BEI, Senin (20/1). Acara ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.
Peresmian dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, dan Direktur Utama BEI sekaligus Penyelenggara IDXCarbon, Iman Rachman.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan negara sahabat, anggota Komisi XII DPR RI, pimpinan kementerian dan lembaga, dunia usaha, serta asosiasi terkait. Peresmian ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam implementasi perdagangan karbon internasional yang dimulai hari ini.
Komitmen Indonesia dalam Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon internasional ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia pasca-COP 29 sekaligus bukti bahwa Artikel 6 Perjanjian Paris dapat diimplementasikan. Momen ini juga mendukung percepatan Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disampaikan paling lambat pada 10 Februari 2025.
Untuk membangun ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil, Pemerintah Indonesia telah memperkuat elemen-elemen penting ekosistem karbon, yaitu:
- Sistem Registri Nasional (SRN)
- Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV)
- Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)
- Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA) dalam perdagangan karbon internasional
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, "Melalui elemen-elemen ini, Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Indonesia dipastikan memiliki integritas tinggi."
Persiapan Perdagangan Karbon
Indonesia telah mempersiapkan perdagangan karbon dengan unit karbon terotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO₂e. Unit karbon ini berasal dari sektor energi, seperti:
- PLTGU Priok Blok 4
- PLTGU Grati Blok 2 (combined cycle)
- PLTM Gunung Wugul
- PLTGU PJB Muara Karang Blok 3
- PLN NP UP Muara Tawar Blok 2
Sistem SRN yang dikelola KLHK telah terintegrasi dengan sistem perdagangan IDXCarbon yang diawasi oleh OJK. “Pemerintah menjamin setiap sertifikat yang diterbitkan telah melalui proses otorisasi untuk mencegah double accounting, double payment, dan double claim,” ujar Hanif.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam memfasilitasi perdagangan karbon internasional. "Inisiatif ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar karbon global," ujarnya.
Perkembangan IDXCarbon
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, IDXCarbon mencatat perkembangan signifikan. Hingga akhir 2024, jumlah partisipan terdaftar mencapai 100, meningkat dari 16 saat peluncuran awal. Total perdagangan mencapai 1 juta ton unit karbon secara kumulatif.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyebut sistem perdagangan IDXCarbon telah mengintegrasikan praktik terbaik dari pasar kuota emisi dan pasar kredit karbon dalam satu platform. “Perdagangan hari ini menunjukkan kesiapan Indonesia mendukung pasar karbon domestik dan internasional,” ujarnya.
Keberhasilan perdagangan karbon bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, institusi keuangan, filantropi, dan masyarakat. Perdagangan karbon adalah aksi kolektif yang membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.