Menampilkan Posting
Selasa, 18 Agustus 2015
batam

Gawat, PLN Batam Akui Kekurangan Daya

Bright PLN Batam (anak perusahaan PT PLN persero) menyatakan telah terjadi gangguan pada unit 2 PLTU Tanjungkasam, Kabil Batam sehingga terjadi devisit daya yang mengakibatkan terjadi pemadaman bergilir. "Sejak Senin (17/8) telah terjadi gangguan pada unit 2 PLTU Tanjung Kasam, gangguan telah diidentifikasi

nasional

Seharusnya Dari Awal KPK Dipermanenkan

Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan bila sudah tidak ada korupsi terus menuai pendapat beragam. Bagi praktisi hukum Ichie Siregar, KPK seharusnya sedari awal dipermanenkan dan dijadikan lembaga dengan memasukkan keberadaan dan

batam

Ketua BP Batam : Tidak Ada Makelar Lahan

BATAM - Menanggapi isu maraknya calo dan makelar lahan di Batam, Mustafa Wijaya membantahnya “TIdak Begitu, memang ada yang memiliki surat izin tapi belum dibangun. Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam tersebut juga menegaskan sudah memberikan peringatan pada beberapa oknum yang diduga terlibat praktek

batam

KIP Nilai BP Batam Kurang Transparan

BATAM - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Kepri, Arifuddin Djalil menilai Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam tidak transparan terkait data lahan yang sudah dialokasikan dan yang masih kosong. Bahkan Arifuddin juga menyatakan telah 3 kali BP Kawasan Batam disidang terkait hal ini “BP Kawasan Batam sudah 3

nasional

Megawati Minta KPK Dibubarkan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera dibubarkan. Presiden RI kelima itu menilai KPK sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc.   Megawati menyatakan KPK dibentuk di masa pemerintahannya sebagai

nasional

Pertahanan Semesta RI Harus Diperkuat

Saat ini krisis global terjadi di semua bidang mulai dari politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan, hingga budaya. Kedaulatan negara-negara di dunia (nation-state) menjadi terancam, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan,

bisnis

Pengelolaan FTZ di Kepri Belum Optimal

TANJUNGPINANG - Pengelolaan sektor perekonomian di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun dan beberapa lokasi di Tanjungpinang belum optimal, kata Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo di Tanjungpinang. "FTZ (Free Trade Zone) menguntungkan bagi Kepri, khususnya Batam, Bintan,

opini

Merdeka Tanpa Kepemimpinan

Di muka hakim kolonial, pada bagian penutup dari pleidoi ”Indonesia Menggugat” (1930), Soekarno bertutur: ”Kami menyerahkan segenap raga dengan serela-relanya kepada tanah air dan bangsa… Juga kami adalah berusaha ikut mengembalikan hak tanah air dan bangsa atau peri kehidupan yang merdeka. Tiga ratus tahun, ya

1 2
3