NATUNA - Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir meminta agar Gubernur Kepri HM Sani memprioritaskan listrik untuk masyarakat Pulau Laut, Kabupaten Natuna. "Karena krisis listrik tidak hanya di Ibu Kota Provinsi Kepri, tetapi juga terjadi di pulau-pulau seperti di Pulau Laut, " ujar Sofyan Samsir,
BATAM - Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan pos polisi terapung. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Brigadir Jenderal Arman Depari saat menerima kunjungan anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa, Rabu (13/5). “Wilayah Kepri ini sebagian besar perairan, jadi butuh
Smart City adalah aplikasi ciptaan mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya yang berfungsi untuk menemukan barang-barang yang sudah hilang. Akibat ide luar biasanya itu, tiga mahasiswa yang terdiri dari Tamam, Manzilatul Rahmah dan Natanael Yabes Wirawan itu juga berhasil membawa pulang
Anggota DPR RI H Zulfan Lindan mengatakan revolusi mental yang diusung Presiden RI Joko Widodo harus diimplementasikan dan bukan hanya sekadar pidato politik semata. "Revolusi mental bukan jargon dan bukan pula sekadar lips service semata. Tapi, harus diimplementasikan secara menyeluruh," katanya di Banda
Mendikbud juga menjelaskan indeks integritas yang tertinggi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan persentase indeks integritas 99 persen atau tingkat kecurangan yang hanya satu persen. Provinsi lainnya yakni Bangka Belitung menempati peringkat kedua untuk indeks integritasnya yakni dengan raihan
Meski usianya terbilang masih muda, perempuan satu ini sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Bayangkan saja, pemilik nama Reni, lahir 20 Oktober 1985 lalu, sejak tahun 2009 sudah duduk sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang bahkan terpilih untuk kedua kalinya pada 2014. Ketika ditanya apa
Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) 2015 tingkat SMA/SMK/MA mengalami kenaikan sebanyak 0,3 poin dari tahun sebelumnya 61 menjadi 61,3. "Rata-rata nilai UN mengalami kenaikan. Kekhawatiran dengan dihapuskannya UN sebagai penentu kelulusan akan membuat anak-anak malas belajar tidak terbukti," ujar Menteri
TANJUNGPINANG - Masyarakat Peduli PLN menyebarkan selebaran yang berisi seruan untuk berunjuk rasa ke Kantor PT Perusahaan Listrik Negara Kepulauan Riau kecuali Batam, di Tanjungpinang, 19 Mei 2015. Selebaran itu disebarkan kepada pengunjung kedai kopi di pasar, Batu 4 dan Bintan Centre, Kota Tanjungpinang,
Kalangan perajin batu akik di Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), memanen rezeki dengan meraih pendapatan yang cukup besar dari hasil kerajinan tersebut di daerah itu. "Banyaknya penggemar batu akik di daerah ini, sehingga hasil kerajinan kami sangat laris terjual, baik dibeli masyarakat
KARIMUN - Ribuan masyarakat di empat kecamatan Pulau Karimun Besar kesulitan mendapatkan air bersih disebabkan Waduk Bati di Kecamatan Tebing yang menjadi sumber air mengalami kekeringan sejak Desember 2014. "Sumber air bersih melimpah ruah. Jarak Waduk Bati dengan Waduk Sentani juga tidak begitu
TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya membantu logistik anggota TNI-AL yang berpatroli di perairan perbatasan negara, kata Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Jumat. "Untuk meningkatkan pengamanan di kawasan perbatasan, kami mengimbau Pemerintah Kepri mendukung
Rencana kenaikan harga BBM namun kemudian batal naik adalah sinyal bahwa pemerintah memiliki kordinasi yang jelek. Hal itu berbahaya karena bisa melemahkan keyakinan pasar atas Indonesia. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (Jumat,
LINGGA - Hasil Ujian Nasional 2015 pada tingkat pendidikan SMA, MA, dan SMK di Kabupaten Lingga, akan diumumkan pada hari ini, Senin (15/5) sekitar jam 16.00 WIB sore. Nasib dari 1.005 siswa SMA, MA, dan SMK ini akan ditentukan pada hari ini. Meskipun penentuan kelulusan ditentukan oleh sekolah
BATAM - Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, menyebut, hasil ujian nasional (UN) SMA/MA/SMK di Batam tahun ini diketahui tidak memuaskan. Namun menurutnya, hasil UN inilah yang dinilai sebagai hasil obyektif dibanding UN tahun-tahun sebelumnya. Riky mengatakan, dengan hasil UN tidak menjadi
Secara sederhana, pemekaran daerah tidak dapat ditentukan dengan batas limitatif yang subjektif dan juga didasarkan pada adanya unsur pemaksaan kehendak, tekanan public, atau tindakan sewenang-wenang lainnya. Secara sederhana
