Menampilkan Posting
Sabtu, 15 November 2014
nasional

Anggota DPRD Diminta Serahkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mewajibkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu sebagai antisipasi pencegahan kasus-kasus korupsi yang terjadi di legislator daerah yang selama ini kurang

bisnis

Menteri KKP Miliki Nasionalisme Tinggi

Di tengah isu intervensi kepentingan pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo, ada salah satu sosok Menteri yang cukup memberi angin segar lantaran memiliki semangat nasionalisme tinggi. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI-P Effendi Simbolon

bisnis

Ribuan Lampu Hemat Energi Ilegal Disita

Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) menemukan ribuan barang yang diduga tak memenuhi syarat Nasional Indonesia (SNI) dan syarat pencantuman label. Barang-barang yang tak memenuhi syarat-syarat tersebut adalah produk polytank dan lampu hemat energi (LHE). Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan

batam

Buruh Batam Juga Tolak UMK Versi Walikot

BATAM - Puluhan ribu pekerja Kota Batam Kepulauan Riau dari belasan kawasan industri menuntut Wali Kota untuk merevisi angka rekomendasi Upah Minimum Kota 2015 sebesar Rp2,66 juta. "Bahwa UMK Batam harus direvisi," kata koordinator pekerja Suprapto saat berunjuk rasa di Batam, Jumat.Ia mengatakan Batam masuk

batam

Apindo Kepri Tolak UMK Batam

BATAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau juga menolak rekomendasi Upah Minimum Kota yang ditetapkan Wali Kota Ahmad Dahlan sebanyak Rp2,66 juta, sama seperti sikap pekerja. Ketua Apindo Kepri, Cahya, di Batam Kepulauan Riau (Kepri), Jumat meminta agar Gubernur Kepri menolak rekomendasi UMK yang

1
1